Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) telah menyiapkan satu kartu multi fungsi yang dapat digabungkan dengan kartu lainnya, mulai dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), kartu kredit, hingga Surat Izin Mengemudi (SIM). Kartu ini rencananya akan meluncur pada Maret 2017.

Jakarta | rakyatmedan.com
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) tengah menyiapkan kartu pintar (smart card) multifungsi sebagai penampung data elektronik wajib pajak dan peruntukkan lainnya. Kartu itu bernama 'Kartu Indonesia 1' atau disingkat 'Kartin1'.

Selain memuat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib pajak, kartu pintar tersebut juga memuat informasi WP terkait seperti data Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), dan Surat Izin Mengemudi (SIM) WP.

Tak hanya itu, kartu itu juga bisa digunakan sebagai uang elektronik maupun kartu kredit dari bank yang akan bekerjasama dengan DJP. Disebutkan Ken, salah satu bank yang sudah bersedia digandeng DJP adalah PT Bank Mandiri Tbk.

“Bulan depan, kami akan mengeluarkan kartu semacam smart card. Kalau sudah berjalan dengan baik, mudah-mudahan bisa sekaligus digunakan sebagai SIM,” tutur Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), kemarin.

Ken mengatakan penerbitan Kartin1 dilakukan sebagai strategi DJP dalam meningkatan pelayanan kepada WP dalam bentuk kemudahan pelaporan, dan akses informasi perpajakan.

Secara terpisah, Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi DJP Iwan Djuniardi menambahkan ide Kartin1 berasal dari lomba 'Kalau seandainya saya menjadi Dirjen' yang digelar di internal DJP beberapa waktu lalu.

"Pemenangnya itu mengusulkan agar NPWP multifungsi yang bisa digunakan untuk membayar dan segala macam," kata Iwan.

Dengan Kartin1, DJP bisa membantu mengembangkan aplikasi kartu identitas tunggal (single identity card) bagi WP. Di mana di dalam kartu tersebut DJP bisa mengumpulkan informasi lintas instansi dari WP.

"Ternyata animo dari instansi terkait besar karena di mana-mana kan kita butuh single identity. Di Indonesia belum punya single identity, dari dulu cuma wacana," jelasnya.

Dengan mengandeng bank, DJP tidak perlu mengeluarkan biaya untuk menerbitkan kartu tetapi hanya mengembangkan aplikasi gratis dan portal bersama untuk validasi data.

"Jadi ini benar-benar kartu yang multifungsi yang tidak membebani masyarakat," ujarnya.

Rencananya, prototype aplikasi dan Kartin1 baru akan rampung pada Maret 2017. Uji coba perdana (pilot project) dengan bank sendiri baru akan dilakukan pada bulan Juni tahun ini karena DJP harus melakukan pengadaan dan menyiapkan peralatan terkait seperti mesin pembaca kartu (reader) dan konfigurasi.

"Bulan ini kami sedang siapkan aplikasinya. Kami juga harus beli beberapa peralatan," jelasnya. (rm/cnn)

portal berita medan
informatif
& terpercaya