Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Syaiful Bahri menghadiri rapat koordinasi dalam rangka keseragaman pelaksanaan pelepasan aset Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Sumatera Utara, di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/2).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Syaiful Bahri menghadiri rapat koordinasi dalam rangka keseragaman pelaksanaan pelepasan aset Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Sumatera Utara, di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/2).

Medan | rakyatmedan.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Medan Ir Syaiful Bahri menghadiri rapat koordinasi dalam rangka keseragaman pelaksanaan pelepasan aset Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Sumatera Utara, di Gedung BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Senin (27/2).

Rapat koordinasi ini dipimpin langsung Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Utara, Dra V M Ambar Wahyuni MM AK CA dan dihadiri oleh seluruh Sekda dan Kabag Aset Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara.

Dalam paparannya, Ambar Wahyuni mengatakan, pertemuan ini dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan pelepasan aset antara Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Aset yang akan dilepas berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di antaranya mencakup pelepasan aset sekolah SMA/SMK, Terminal type A/B serta beberapa kantor Dinas.

"Nantinya akan dirincikan aset-aset yang akan dilepas Pemerintah kabupaten/kota ke Pemerintah Provinsi, setelah itu dilakukan penandatanganan bersama bahwa aset yang dilepas telah disepakati bersama antara pemerintah kabupaten/kota dengan Pemerintah Provinsi." kata Ambar Wahyuni.

Sementara itu, Sekda Provinsi Sumatera Utara yang diwakili oleh Asisten Pemerintahan Drs Jumsadi Damanik SH MHum menjelaskan, pertemuan ini bertujuan untuk menyamakan persepsi terkait penyerahan aset Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Jumsadi mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak bisa memasukan barang ke daftar aset Pemerintah Provinsi sebelum Pemerintah Kabupaten/Kota menghapus asetnya melalui prosedur yang telah ditetapkan.

Setelah dilakukan penghapusan, barulah aset tersebut dapat diserahkan dan dicatat ke daftar aset Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Oleh karena itu Jumsadi berharap penyerarahan aset ini dapat diselesaikan per-31 Desember 2017, harap Jumsadi. (rm-05)

portal berita medan
informatif & terpercaya