Kapolda dan Kakanwil Kemenkumham Tandatangani Nota Kesepahaman
Kapolda dan Kakanwil Kemenkumham Tandatangani Nota Kesepahaman

Medan | rakyatmedan.com
Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Irjen Pol Rykco Amelza Dahniel dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Ibnu Chuldun menandatangani nota kesepahaman berlangsung di Aula Catur Prasetya Polda Sumut, Jumat (3/3).

Hal itu dilakukan guna menindaklanjuti dan melaksanakan nota kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PAS-25.HM.05.02 tahun 2015 dan Nomor : B/15/IV/2015 tanggal 07 April 2015 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan yang telah dijabarkan dalam pedoman kerja.

Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Kapolda Sumut), Irjend Pol Rycko Amelza Dahniel dalam sambutannya mengatakan tujuan pertemuan hari ini untuk membangun tali silaturahmi dan menjalin komunikasi.

"Pertemuan pagi ini merupakan kelanjutan diskusi dengan Kakanwil dalam kaitan permasalahan proses penanganan di Lapas dan di Rutan yaitu over kapasitas dan of number," kata Rycko.

Ia mengatakan, perlu membangun pola-pola pemolisian yang tepat dan lebih efektif dalam penanganan warga binaan napi dan tahanan, bukan hanya pengamanan tapi juga membina napi untuk meningkatkan kualitas dalam rangka merubah perilakunya.

Dalam pedoman kerja tersebut perlu ditambahkan pemuatan ketentuan khusus teknis pelaksanaan pengurusan tahanan dalam Rumah tanahan Negara dan atau Lembaga Pemasyarakatan bagi Tahanan Penyidik Polri serta pelaksanaan pemeriksaan rekonstruksi terhadap tahanan, razia insidentil terhadap tahanan dan atau penangkapan akibat pengembangan kasus narkoba oleh penyidik Polri yang selama ini belum berjalan secara sinkron antara kedua instansi penegakkan hukum sehingga penafsiran yang berbeda terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terjadi lagi.

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas penegakkan hukum dalam pengamanan narapidana dan tahanan serta pembinaan sumber daya manusia, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara agar menjamin keamanan dan ketertiban narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak azasi manusia serta pemenuhan rasa keadilan masyarakat dan kepastian hukum.

Kanwil Kemenkumham Sumut Drs Ibnu Chuldun Bc.I.P SH MSi mengatakan, kegiatan ini cukup berarti bagi Kemenkumham tentang bantuan pengamanan untuk lapas dan rutan di provinsi Sumatera Utara dimana Kantor Wilayah Hukum dan HAM memiliki tugas dan fungsi melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan pengendalian Kepala Lapas dan Rutan yang begitu berat.

Melihat kondisi narapidana sudah melampaui kapasitas sementara petugasnya sangat kurang, dimana Kanwil Provinsi Sumut memiliki personel 1.665 orang jumlah kapasitas lapas dan rutan untuk 9.404 orang, namun kenyataan saat ini ada 25.960 orang dilapas dan dirutan sehingga terjadi over kapasitas lebih 200 persen. (rm-04)

portal berita medan
informatif & terpercaya