Plt Kepala Dinas Kominfo Medan Dra Sri Maharani M.Pd bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat ATD MT hadiri press confrence terkait pengoperasian transportasi online di Polrestabes Medan, Selasa (21/3).
Plt Kepala Dinas Kominfo Medan Dra Sri Maharani M.Pd bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat ATD MT hadiri press confrence terkait pengoperasian transportasi online di Polrestabes Medan, Selasa (21/3).

Medan | rakyatmedan.com
Plt Kepala Dinas Kominfo Medan Dra Sri Maharani M.Pd bersama Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan Renward Parapat ATD MT hadiri press confrence terkait pengoperasian transportasi online di Polrestabes Medan, Selasa (21/3). Press confrence ini dipimpin langsung oleh Waka Polrestabes Medan AKBP Mahedi Surinda SH SIK.

Dalam press Confrence ini dinyatakan bahwa Pemerintah Pusat telah menerbitkan regulasi terkait angkutan berbasis online (angkutan tidak dalam trayek dengan jenis pelayanan angkutan cara sewa khusus) berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 tahun 2016 dengan beberapa revisi melalui uji public yang melibatkan semua stakeholder.

Adapun beberapa point penting dalam revisi tersebut, di antaranya:
1. Seluruh operator angkutan dan operator sistem online wajib berbadan hukum.

2. Penerbitan izin operasi, kuota armada dan penetapan tarif oleh Gubenur sesuai dengan wilayah dan kewenangannya, hal ini dikarenakan angkutan   online merupakan angkutan di kawasan perkotaan yang melayani lebih dari 1 wilayah administrasi Kabupaten/Kota.

3. Pemerintah Kota Medan menerbitkan izin usaha sesuai dengan domisili badan usaha. Dimana izin usaha bukan merupakan izin operasional angkutan online.

"Kita sudah memberikan opsi kepada transportasi online ini, opsinya yang pertama harus mengurus izin dan yang kedua bila tidak mau mengurus izin, maka harus dihentikan pengoprasiannya." kata Wakapolrestabes Medan.

Menyikapi kondisi ini, Pemerintah Kota Medan telah mengambil langkah-langkah di antaranya, menerbitkan surat kepada operator angkutan berbasis online untuk tidak beroperasi sebelum memiliki perizinan sesuai dengan regulasi yang ada, dan melakukan rapat koordinasi dengan para pengusaha angkutan betor untuk melakukan perbaikan pelayanan dan administrasi serta peremajaan armada. (rm-05)

portal berita medan
informatif
& terpercaya