Ketua MUI KH Ma’ruf Amin usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3) pagi. (Foto: detik.com)
Ketua MUI KH Ma’ruf Amin usai diterima Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/3) pagi. (Foto: detik.com)

Jakarta | rakyatmedan.com
Ketua Umum Majelis Umum Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin minta Aksi 313 atau 31 Maret 2017 yang akan dilakukan sejumlah massa di Jakarta esok sebaiknya urung dilaksanakan, namun seandainya aksi tersebut tetap dilakukan, harus berjalan dengan santun dan tertib.

Terlebih, bila aksi itu bertujuan untuk mengganggu jalannya pemerintahan. Hal tersebut merupakan sangat tidak beralasan.

"Saya kira itu ngawur dan tidak tepat. Sampaikan sajalah kalau besok itu dengan tertib, dengan santun," ujar Ma’ruf Amin kepada wartawan setelah diterima Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Kamis (30/3).

Ma'ruf Amin mengatakan, bahwa semua umat harus menjaga agar situasi yang kondusif seperti saat ini dapat terus terjaga.

"Negara ini keutuhannya harus dijaga," kata dia seperti dikutip dari laman Sekretariat Kabinet, Kamis (29/3).

Aksi yang dinamakan 313 itu rencananya akan diisi dengan shalat Jumat bersama di Masjid Istiqlal kemudian penyampaian tuntutan di depan Istana Negara.

Redistribusi Aset Untuk Atasi Kesenjangan
Ma'ruf Amin yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno saat konferensi pers, menjelaskan bahwa dalam pertemuannya dengan Presiden, dibahas sejumlah masalah kebangsaan dan kenegaraan. Hal ini dilakukan mengingat pentingnya peran ulama dalam memajukan bangsa dan menjaga keutuhan Tanah Air.

"Saya baru saja diundang Presiden dan bertemu dengan Presiden untuk membicarakan berbagai masalah kebangsaan dan kenegaraan," ujar KH. Ma'ruf Amin.

Salah satu isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah masalah redistribusi aset yang ingin dilakukan pemerintah. Kepala Negara bahkan menyatakan keprihatinannya terhadap kesenjangan ekonomi yang masih terjadi di Indonesia.

"Presiden prihatin dengan kesenjangan yang ada di masyarakat, terutama di dalam masalah ekonomi antara masyarakat kecil dengan mereka yang berpendapatan tinggi," ungkapnya.

Oleh karenanya, pemerintah akan menjalankan program redistribusi aset melalui koperasi, pesantren dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan guna menghindari penyalahgunaan aset oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Beliau memang agak trauma kalau kepada perorangan, karena kalau perorangan itu dikhawatirkan akan dijual lagi," ucapnya.

Saat ini, pemerintah telah memiliki aset sekitar 12,7 juta hektar tanah yang belum dikelola secara baik oleh masyarakat. Untuk itu, Presiden sudah memerintahkan jajarannya segera menentukan masyarakat yang berhak mengelola lahan tersebut.

"Syaratnya harus dikelola, bukan didiamkan atau dijual sehingga tidak ada tanah yang tidak terkelola," katanya.

Selain itu, masalah kemitraan antara ekonomi elite dengan ekonomi lemah juga menjadi topik dalam pertemuan tersebut. Mengingat pentingnya menjalin kemitraan yang kuat guna menghindari benturan antara ekonomi kuat dan ekonomi lemah serta membantu menghilangkan kesenjangan yang ada di masyarakat.

"Beliau ingin ada kemitraan antara konglomerat dengan ekonomi lemah sehingga terjadi saling membantu, ada hubungan silaturahim, tidak terjadi semacam kemarahan di kalangan ekonomi lemah‎, masyarakat lemah, dan kecemburuan sosial," ungkapnya.

Terakhir, KH Ma'ruf Amin juga berkesempatan mengundang Presiden Joko Widodo untuk menghadiri Kongres Ekonomi Umat yang akan diselenggarakan pada 22 April 2017 mendatang di Jakarta. Kongres yang juga akan dihadiri oleh para cendekiawan, ilmuwan, dan ratusan peserta tersebut bertujuan untuk membahas koordinasi, sinkronisasi, dan sinergi antarumat dalam membangun ekonomi secara nyata.

"Kongres ini akan mengundang sem‎ua pelaku usaha di dalam berbagai komunitas, ada komunitas pesantren, ada namanya forum peduli bangsa, koperasi syariah, pondok-pondok pesantren yang sudah mulai berhasil," ucapnya.

portal berita medan
informatif & terpercaya