Korupsi Enam Kapal di Diskanla Sumut: Sri Mauliaty Dituntut 4,5 Tahun Penjara, Andika dan Matius 2 Tahun

41
Foto: Direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa (PMSP) Sri Mauliaty (kiri) bersama Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang saat mengikuti sidang diruangan Cakra I Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (25/1).

Medan | rakyatmedan – Direktur PT Prima Mandiri Satria Perkasa (PMSP) Sri Mauliaty dituntut selama empat tahun dan enam bulan penjara oleh penuntut umum Tipikor Kejati Sumatra Utara dalam persidangan yang berlangsung diruangan Cakra I Pengadilan Tipikor Medan, Kamis (25/1).

Dalam tuntutan yang dibacakan Putri Marliana menyebutkan, selain tuntutan hukuman kurungan, Sri Mauliaty diwajibkan membayar denda Rp100 juta subsidair tiga bulan kurungan dan harus membayar uang pengganti sebesar Rp1,1 miliar, yang bila tidak dibayar maka digantikan kurungan badan selama dua tahun dan tiga bulan.

Selain Sri Muliaty, jaksa juga menuntut Matius Bangun selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Andika Ansori Adil Nasution selaku Ketua Panitia Lelang, dengan tuntutan masing-masing selama dua tahun dan denda Rp50 juta subsidair dua bulan kurungan.

Ketiganya terbukti melakukan korupsi dalam pembuatan enam kapal di Dinas Kelautan dan Perikanan (Diskanla), yang merugikan negara sebesar Rp1,3 miliar.

Meski Andika dan Matius yang sempat menikmati uang itu, masing-masing sudah mengembalikan uang sebesar Rp100 juta.

Dimana ketiganya turut melakukan dugaan korupsi dalam pengadaan enam unit kapal ukuran 30 GT untuk nelayan di Sibolga dan Tapanuli Tengah (Tapteng) yang dananya bersumber dari DAK dan APBD Sumut Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp12 miliar ini disebut merugikan negara sebesar Rp1.329.825.206.

Untuk mendapatkan untung, para pelaku melakukan manipulasi data dan keterlambatan pembuatan kapal, sehingga tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Seperti halnya jabatan tenaga ahli untuk konsultan perencanaan dan tenaga ahli untuk konsultan pengawasan posisinya diduduki orang yang sama.

Selain itu, pemenang lelang dalam hal ini PT PT Prima Mandiri Satria Perkasa selaku penyedia barang tidak melaksanakan pekerjaan utama. Namun justru diberikan kepada UD Usaha Bersama untuk melakukan pekerjaan utama dan kepada UD Sugi Laut untuk pengerjaan alat tangkap.

Sehingga pembuatan kapal menjadi terlambat untuk diselesaikan. Namun anehnya dalam kasus ini penyedia barang tidak dikenakan pemutusan kontrak atau denda.

Usai pembacaan tuntutan, Ketua Majelis Saryana menunda persidangan hingga pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa.

Sementara dari pantauan wartawan, Matius salah seorang terdakwa sempat bermain handphone miliknya saat sidang akan dimulai dan duduk dikursi pesakitan dihadapan majelis hakim dan jaksa. (rm-06)