Mendagri Fokus Soroti Enam Area Rawan Penyimpangan

37
Foto: Memdagri Tjahjo Kumolo.

Jakarta | rakyatmedan – Enam area rawan korupsi saat ini menjadi fokus pembenahan sistem pengawasan kepala daerah. Minimnya tingkat pembenahan pada faktor tersebut memicu banyaknya kasus yang menyeret pimpinan daerah terjerat perkara hukum.

“Kami saat ini fokus pada lima area untuk meminimalisir kejadian tindak pidana korupsi. Kuncinya memahami perencanaan dana anggaran, retribusi pajak, hibah dana bansos, pengadaan barang dan jasa dan jual beli jabatan,” kata Tjahjo Kumolo, di Gedung C Sasana Bhakti Praja, Kemendagri, Jakarta, Selasa (6/2).

Ia melanjutkan, setidaknya terdapat enam gubernur yang kini tersandung masalah hukum yang sedang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Itu (yang tertangkap) belum termasuk walikota dan bupati yang kena,” kata mantan anggota Komisi I DPRI dari Fraksi PDIP itu.

Ia juga tak habis kenapa hingga kini masih ada saja kepala daerah yang terjerat pidana korupsi padahal perbaikan sistem sudah dibenahi. Dalam acara bertema “Pertemuan Kementerian Dalam Negeri dan Bank Indonesia Dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pengendalian Inflasi dan Pengembangan Keuangan Ekonomi Daerah”, Tjahjo juga mengakui, kendala lain yang kerap memicu peluang terjadinya penyimpangan wewenang oleh kepala daerah disebabkan adanya puluhan ribu peraturan yang tumpang tindih di sejumlah daerah.

Menurut Tjahjo, saat era otonomi daerah kali ini, terdapat perbedaan yang dimiliki Kemendagri jika dibandingkan era sebelumnya.

“Sekarang di era otonomi beda, ada kewenangan terbatas. Kemendagri hanya sebagai departemen regulasi, bisa memberikan sanksi pada kepala daerah, tapi bersifat terbatas,” kata mantan Sekjen PDIP itu.

Tumpang Tindih Perda Picu Inflasi
Banyaknya aturan main atau regulasi di daerah ikut memicu turun naiknya inflasi di Indonesia. Saat ini, terdapat 43 ribu peraturan perda yang kerap memicu seretnya investasi masuk ke tanah air.

“Indonesia memiliki 43 ribu peraturan. Kami sudah memangkas 3.143 peraturan daerah yang bermasalah, bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, diskriminatif, dan tumpang tindih,” kata Memdagri Tjahjo Kumolo, di Jakarta.

Berbelitnya aturan itu, imbuh Tjahjo, turut pula memberi dampak sulitnya investasi masuk di tanah air. Tjahjo mengemukakan, saat ini pengaruh inflasi turut menyumbang ketersendatan sektor produksi dan distribusi kwbutuhan pokok di daerah.

“Tingkat inflasi pada 2015 sebesar 3,35 %, pada 2017 mencapai 3,61 %,” kata mantan anggota Dewan Film Nasional itu.

Mengamini Mendagri, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara mengakui, selama ini daerah merupakan penyumbang pertumbuhan nilai ekspor yang tinggi. Dan faktor ini ikut mengurangi tingginya angka inflasi akibat kelangkaan kebutuhan pokok.

“Stabilitas kurs harus diperbanyak lewat pencapaian devisa. Dan devisa diperoleh dari nilai ekspor yang banyak diperoleh dari daerah-daerah,” kata Mirza, di Gedung Kemendagri, Jakarta.

Kecukupan barang, lanjut Mirza harus terus terjaga. Dan aspek itu didapat dari lancarnya arus produksi dan distribusi kebutuhan pokok yang banyak berasal dari daerah.

“Inflasi di Indonesia berkaitan dengan kecukupan harga pangan, misal turun naiknya suplai cabe atau bawang. Dan itu yang kami sebut volitile food,” kata Mirza.

BI berharap koordinasi dengan Kemendagri bisa menggenjot angka inflasi yang jelang Pilkada dan Pilpres rawan memicu kelambatan distribusi bahan pokok. (rm/k)