Hambat Birokasi, Mendagri Cabut 51 Permendagri

39
Foto: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Jakarta | rakyatmedan – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo resmi mencabut 51 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) berkaitan dengan menghambat birokrasi.

“Sebanyak 51 (Permendagri dibatalkan), setahu saya yang 51 sudah oke. Tapi yang satu lagi dalam proses karena berkaitan dengan Menkeu,” kata Tjahjo, usai rapat koordinasi gubernur, di Jakarta, Rabu (7/2).

Menurut Tjahjo, peraturan menteri yang dibatalkan itu, karena terlalu birokratis dan bertele-tele. Sehingga tidak efektif. Pembatalan 51 Permendagri itu sendiri menambah panjang daftar jumlah peraturan yang dicabut.

Seperti diketahui, tahun 2016, Kementerian Dalam Negeri telah mencabut 3.143 aturan yang dianggap bermasalah, karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, diskriminatif, dan tumpang tindih.

Menurut Tjahjo, 51 Permendagri yang dibatalkan terkait dengan bidang pemerintahan, kepegawaian, kesehatan, penanggulangan bencana, perpajakan, komunikasi dan telekomunikasi, pelatihan dan pendidikan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), wawasan kebangsaan, kepamongprajaan, perencanaan dan pembangunan tata ruang. Prinsipnya pembatalan aturan, untuk menghilangkan hambatan dalam segala urusan layanan publik.

“Jadi aturan yang bakal dibuat atau direvisi jangan sampai menghambat daerah,” kata Tjahjo.

Sebelumnya, Menteri Tjahjo dalam berbagai kesempatan sering mengungkapkan bahwa Indonesia seperti negara aturan. Karena ada empat puluhan ribu lebih aturan yang tumpang tindih di Indonesia.

Presiden Jokowi sendiri, sejak awal menjabat telah menggelindingkan program deregulasi untuk memangkas aturan yang birokratis dan tak ramah investasi.

Ketika itu, Kemendagri langsung bergerak cepat. Menteri Tjahjo misalnya, pada 2016, langsung menerbitkan Instruksi Mendagri Nomor:582/476/SJ tentang Pencabutan/Perubahan Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Daerah Dan Keputusan Yang Menghambat Birokrasi Dan Perizinan Investasi.

Instruksi ini ditetapkan pada 16 Februari 2016. Hasilnya, tiga ribuan lebih aturan ‘bermasalah’ dipangkas. Tapi kemudian keluar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan kewenangan Mendagri dalam membatalkan Perda. Kini, pasca putusan MK, pembatalan Perda mesti lewat Mahkamah Agung. (rm/k)