Pilkada 2018, Mendagri: Politik SARA Racun Demokrasi dan Peradaban

36
Foto: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat menghadiri Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada 2018, di Jakarta, Sabtu (10/2).

Jakarta | rakyatmedan – Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengajak semua pihak melawan kampanye politik yang berbau Agama, Suku dan Ras (SARA). Karena kampanye politik yang mempolitisasi SARA, merupakan racun demokrasi. Bahkan merusak peradaban.

Tjahjo mengatakan itu saat memberi kata sambutan di acara Deklarasi Tolak Politik Uang dan Politisasi SARA dalam Pilkada 2018, di Jakarta, Sabtu (10/2).

Dalam kata sambutannya, Tjahjo mengapresiasi jajaran Bawaslu yang secara terus menerus melakukan upaya- upaya pengawasan pemilu. Dan juga gerakan-gerakan penyadaran, Khususnya di pilkada ini.

“Ini agar Pilkada bisa semakin efektif dan bisa dirasakkan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Tjahjo.

Tjahjo mengajak semua pihak, melawan uang dan politisasi SARA. Ia mendukung deklarasi Bawaslu. Politik uang dan politisasi SARA memang harus dilawan, sebab merupakan racun demokrasi. Bahkan, sangat berbahaya. Karena politik uang dan politisasi SARA tidak hanya merusak demokrasi, tapi juga bakal merusak peradaban.

“Ini bisa merusak peradaban, merusak demokrasi dan bisa menghancurkan sendi-sendi politik kenegaraan,” kata Tjahjo.

Tentu melawan politik uang dan politisasi SARA bukan hanya tugas penyelenggara pemilu seperti Bawaslu. Tapi tanggungjawab semuanya. Semua elemen masyarakat, termasuk media massa mesti ikut menabuh genderang perang terhadap racun demokrasi dan perusak peradaban.

“Politik uang dan masalah SARA harus dan wajib kita lawan bersama. Tentunya semua media, semua elemen masyarakat harus melawan,” katanya.

Terkait netralitas aparat dalam Pilkada, Tjahjo percaya Panglima TNI dengan seluruh jajarannya bisa menjaga netralitas. Tjahjo yakini itu. Begitu juga dengan kepolisian. Termasuk Tjahjo juga yakin, Bawaslu telah siap melakukan pengawasan dalam proses pemilihan. Pun KPU, sebagai pihak penyelenggara Pilkada. Tidak lupa, Tjahjo sempat menyinggung arahan Presiden terkait Pilkada.

“Arahan bapak presiden kepada saya hanya 4 hal, pertama dalam konsolidasi demokrasi ini mari kita tingkatkan partisipasi politik masyarakat. Dan kami yakin di Pilkada serentak tahun ini yang aromanya membaur dengan aroma Pilpres, tingkat partisipasi politiknya sudah bisa ditargetkan diatas 78%,” katanya.

Kedua, lanjut Tjahjo, arahan Presiden sangat tegas, mengajak semua pihak melawan politik uang dan politisasi SARA. Ketiga, Pilkada serentak ini tujuannya untuk memilih pemimpin daerah yang amanah. Pemimpin yang mampu menyerap, mengorganisir dan menggerakkan masyarakat di daerahnya untuk percepatan pemerataan pembangunan dan kesejateraan rakyat.

“Ajakan dari Bawaslu dan kita semua mari kita kembangkan seluruh calon kepala daerah untuk adu program, adu konsep, adu gagasan. Mari kita lawan dan kita hindari politik yang berbau fitnah, SARA, dan kampanye yang berujar kebencian,” ujarnya.

Di ujung sambutannya, Tjahjo sempat mengutip apa yang pernah diucapkan Jenderal Besar Soedirman.

“Mengutip ungkapan Panglima Besar TNI Jenderal Soedirman. Orang-orang baik kalau hanya berdiam diri, orang orang jahat akan semakin merajalela. Itu ungkapan Panglima Besar Soedirman. Kita semua khususnya yang hadir disini adalah orang-orang baik apalagi dihadiri oleh Ketua DKPP yang mengawasi penyelenggara, dihadiri Deputi KPK yang mengawasi politik uang. Mari kita jangan membiarkan orang-orang jahat yang akan merajelala,” kata Tjahjo, mengakhiri kata sambutannya. (rm/pk)