Anggota DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe. (rakyatmedan.com | alfatih)
Anggota DPRD Kota Medan, Mulia Asri Rambe. (rakyatmedan.com | alfatih)

Perda Lalin dan Angkutan Umum, Belum Atur Pembatasan Kendaraan
Medan | rakyatmedan.com
Kendati belum secara utuh disahkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Medan tentang Lalulintas Jalan dan Angkutan Jalan Umum, dikarenakan problem ketidakhadiran unsur pimpinan dalam sidang paripurna, kemarin. Namun, oleh anggota Fraksi Golkar Mulian Asri Rambe masih melihat sejumlah kelemahan dibalik lahirnya Perda (peraturan daerah) tersebut.
Apa pasal? anggota Komisi A DPRD Kota Medan tersebut, Rabu (22/6) kepada rakyatmedan.com menilai ketentuan yang diterbitkan, ternyata tidak ada secara spesifik mengatur soal pembatasan jumlah kendaraan.
"Secara pribadi saya hanya ingin memberi masukan. Makanya dari awal tadi kami tetap sampaikan apresiasi," kata Mulia Asri Rambe yang akrab disapa Bayek tersebut memberi masukan kepada koleganya, Ilhamsyah, yang notabene Ketua Panitia Khusus (Pansus) ranperda.
Dia menyebutkan, setiap bulan di Belawan sebanyak 5.000 unit mobil masuk ke Kota Medan. Namun Bayek tidak mengetahui apakah kendaraan berjenis mini bus sampai bus tersebut didistribusi ke kabupaten/kota di Sumut.
"Nah, coba bayangkan dengan jumlah penduduk Medan 2 juta lebih dan ruas jalan 3 ribu kilometer, bakal jadi apa kota kita ini dalam 10 tahun mendatang," ungkap politisi Golkar ini.
Karenanya menurut dia, regulasi ini harus dikawal bersama-sama. Di mana salah satu solusi ada pembatasan jumlah kendaraan.  "Saya hanya tidak mau perda yang telah dibuat ini menjadi sia-sia. Kawan-kawan juga telah maksimal sampai kunker ke mana-mana demi membuat perda ini. Makanya mari kita kawal bersama perda yang sudah disahkan ini," katanya seraya mengaku di aturan tidak ada poin jelas menyebut soal pembatasan jumlah kendaraan tersebut.
Anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) Medan Utara tersebut menyatakan, idealnya didalam aturan juga ada sanksi kepada pengguna jalan terutama yang lapis tiga untuk ditilang.  Menurut Bayek kalau perilaku masyarakat bisa disiplin,  kemacetan bukanlah permasalahan urgen.
"Karena dari kunker kami belum lama ini ke Polresta Medan, kepolisian juga memprediksi dalam 10 tahun mendatang terjadi crowded (kemacetan parah) di Medan. Itu lantaran ruas jalan tidak bisa lagi menampung jumlah kendaraan," pungkasnya.
Sementara, Ketua Pansus, Ilhamsyah secara terpisah kepada rakyatmedan.com bahwa fakta hari ini beragam persoalan mengenai lalulintas dan angkutan jalan umum belum bisa terselesaikan. Menurut Ilham semua itu sudah diatur dalam regulasi tersebut.
"Jadi persoalan itu sudah terpenuhi. Dalam pembahasan pansus ranperda itu terdiri 24 bab dan 202 pasal. Tidak ada yang kurang satu pun, di dalam sudah terkover semua," katanya.
Menurut anggota Komisi D DPRD Kota Medan ini, mengenai sektor retribusi parkir, sangat disayangkan selama ini pendapatan asli daerah (PAD) tidak terhimpun maksimal. Padahal banyak bangunan-bangunan potensial di kota ini yang dapat menyerap retribusi dari sektor tersebut.
Disamping itu, Ilham juga sependapat dengan pandangan akhir fraksi para koleganya kemarin. Di mana lebih meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan yang perlu dilakukan evaluasi mulai dari sumber daya manusianya, meliputi jumlah personel kompetensi dan integritasnya. Demikian juga kesiapan sarana dan prasarananya.
"Kemudian guna memperlancar arus lalulintas perlu dilakukan penataan dan penertiban parkir di tepi jalan umum; seperti tata cara parkir, pembuatan larangan parkir pada ruas-ruas jalan tertentu yang rentan dengan kecamatan. Jangan karena kepentingan PAD hal ini tidak ditertibkan," katanya.
Yang tak kalah penting ialah penertiban terminal liar dan sanksi terhadap oknum yang tidak mematuhi aturan. Seperti bus AKAP, AKDP dan angkutan umum lainnya harus ditendak tegas. "Pemko juga kita minta segera menata kembali trayek angkutan jalan umum yang sedang beroperasi saat ini, serta dalam rangka melayani trayek utama yang dibutuhkan masyarakat," ungkapnya. (rm-04) Portal berita medan informatif & terpercaya