Ilustrasi
Ilustrasi

Korupsi PTKI Medan, Kejatisu Bidik Keterlibatan Mansyur
Medan | rakyatmedan.com
Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) tetap mengoptimalkan proses hukum dan penyidikan pada kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik mini kelapa sawit
dan laboratorium di kampus Politeknik Teknologi Kimia Industri (PTKI) Medan tahun anggaran (TA) 2013 senilai Rp5,6 miliar.
Setelah menetapkan dan ketiga tersangka, masing-masing  Hamdan Suharto Bintang selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada PTKI Medan, Ir Zuherman selaku Direktur Ganeshatama Prasetya (rekanan) dan Drs Makmur Sembiring selaku Direktur CV Juma Purba. Kini, penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejati Sumut tengah membidik Direktur PTKI Medan, Mansyur dalam kasus ini.
"Untuk kasus PTKI, keterlibatan Mansyur masih kita dalami dalam kasus ini sejauh mana keterlibatan Mansyur," sebut Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sumut, Bobbi Sandri kepada wartawan, Kamis (23/6).
Untuk mengetahui keterlibatan orang nomor satu di PTKI Medan itu, lanjut Bobbi,  Penyidik Kejati Sumut akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Mansyur dalam waktu dekat ini. "Maka dari itu kita panggil dia untuk dimintai keterangan. Jika nanti ada kita lihat keterlibatan dia dan akan terus kita dalami dan lihat saja nanti di persidangan," terangnya.
Bobbi menambahkan, dengan penyidikan tersebut, akan kembali terungkap benang merah keterlibatan pihak lain dalam kasus dugaan korupsi di lampus milik Pemerintah itu. "Tapi masih kita dalami terus keterlibatannya (Mansyur)," tandasnya.
Bobbi menjelaskan, peran tersangka didalam kasus ini. Untuk Hamdan Suharto Bintang sebagai PPK pengadaan pembangunan pabrik mini kelapa sawit dan laboratorium di PTKI Medan. Kemudian, Suherman sebagai rekanan pada pengadaan pembangunan pabrik mini kelapa sawit di PTKI Medan dan Makmur Sembiring sebagai rekanan pada pengadaan laboratorium uji di PTKI Medan.
Ditanyakan soal kerugian negara dalam kasus ini. Bobbi mengatakan masih dalam proses penghitungan bersama tim auditor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Utara.  "Masih proses penghitungan kerugian dalam kasus ini," jelas Bobbi.
Ketiga tersangka dijerat dengan Pasal 2  jo Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.‬ (rm-07)

Portal berita medan informatif & terpercaya