Laporan Dihentikan, Belasan Veteran Karo Demo Poldasu

Para veteran Karo berkumpul di depan Ditreskrimum Polda Sumut.
Para veteran Karo berkumpul di depan Ditreskrimum Polda Sumut.

Laporan Dihentikan, Belasan Veteran Karo Demo Poldasu

Medan | rakyatmedan.com
Belasan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Kabupaten Karo, melakukan aksi damai di Mapoldasu, Senin (5/9).

Kedatangan mereka sebagai bentuk kekecewaan terhadap Polres Tanah Karo dan Polda Sumut yang menghentikan penyelidikan lima laporan berbeda  yang telah disampaikan.

Kali ini, kedatangan para veteran itu, untuk meminta Kapoldasu Irjen Pol Raden Budi Winarso supaya laporan rekan mereka, Ricardo Barus No.LP/409/IV/2015/Bareskrim tanggal 1 April 2015 yang telah dilimpahkan ke Ditreskrimum Poldasu, dalam kasus menempatkan keterangan palsu kedalam akte autentik sesuai Pasal 266 KUHPidana dan penghinaan lambang negara (bendera merah putih) yang diduga dilakukan Tjung Kin Siu dan Suyanto alias Acik serta Sikun diusut tuntas.

“Kesabaran kami sudah habis, lima kali melapor ke Polres Tanah Karo dan Poldasu dalam kasus berbeda, tapi selalu dihentikan. Kali ini, laporan kami ke Mabes Polri yang dilimpahkan ke Poldasu, supaya diusut tuntas. Kami minta supaya oknum-oknum aparat di Poldasu tidak mau disogok Tjung Kin Siu, Suyanto alias Acik dan Sikun,” teriak pimpinan aksi, Bena Tarigan.

Dia menjelaskan, Ricardo Barus sudah enam kali melapor ke polisi dalam kasus berbeda yakni lima kali di Polres Tanah Karo antara lain, kasus pencurian dan pengrusakan dan telah diakui Tjung Kin Siu dihadapan Kapolres Tanah Karo saat dilakukan konprontir, pencaplokan tanah, penipuan, menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan lainnya serta satu kali di Poldasu, namun semua laporan di hentikan penyelidikannya.

“Dengan rasa kurang percaya kepada pihak Polres Tanah Karo dan Poldasu, kami terpaksa melapor ke Mabes Polri dalam kasus menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik (Pasal 266 KUHPidana) dan penghinaan lambang negara bendera Merah Putih.

Dan laporan kami itu dilimpahkan ke Ditreskrimum Poldasu yang saat ini, Senin (5/9) sedang dilakukan gelar perkara. Kami meminta supaya Poldasu dengan profesional menindaklanjuti kasus itu,” tegasnya.

Adapun keterangan palsu yang dilakukan Tjung Kin Siu, kata Bena Tarigan, terkait pengurusan Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB) di lahan yang “dicaplok” terlapor.

Yang mana, sambung Bena Tarigan, pada saat pengurusan silang sengketa sebagai syarat memperoleh SIMB, bahwa terlapor Tjung Kin Siu mengaku, status tanah tersebut bebas dari silang sengketa, baik mengenai penguasaannya, luas maupun batas-batasnya dengan pihak lain.

Namun diduga, persyarakat yang diajukan Tjung Kin Siu adalah palsu diperkuat dengan keterangan Pinem Perangin-angin, mantan lurah Padang Mas Kec kabanjahe yang menerbitkan surat keterangan silang sengketa No;590/1122/PM/2012 dan pada saat melakukan pendaftaran permohonan pekerjaan pengukuran tanggal 29 Maret 2008 pada daftar isian No.302 pada buku besar BPN Kab Tanah Karo, menyusul keluarnya IMB No: 503.648.1/354/IMB/KPPT/2013 tanggal 16 Sept 2013.

“Artinya, Tjung Kin Siu mengaku memalsukan syarat-syarat yang diperlukan. Bila nantinya Tjung Kin Siu diperiksa, akan terbongkar siapa berada dibalik kasus ini  karena kami yakin bukan hanya Tjung Kin Siu sebagai pelaku tapi diduga melibatkan mantan lurah Padang Mas dan oknum pensiunan PNS Dinas Pekerjaan Umum (PU) Tanah Karo,” tegasnya.

Sementara terhadap Suyanto alias Acik dan Sikun, sebut Bena Tarigan lagi, keduanya menurunkan dan membuang bendera merah putih yang didirikan dilahan sengketa pada saat perayaan Hari Kesaktian Pancasila.

“Tindakan mereka benar-benar menghina lambang negara. Kami selaku veteran sudah mempertaruhkan jiwa dan raga memerdekakan Indonesia dari tangan penjajah, tapi dengan seenaknya Acik dan Sikun membuang bendera. Tindakan mereka tidak dapat ditolerir dan harus ditindak tegas,” pungkas.

Mereka menambahkan, jika Poldasu tidak menindakanjuti kasus ini, mereka akan mengerahkan para veteran menggeruduk Poldasu.

Sementara Ricardo Barus sebagai pelapor menjelaskan, ikhwal terjadinya peristiwa ini berawal dari sebidang tanah 30×25 M2 di Jalan Wagimin, Kabanjahe.

Ricardo Barus memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No.88 tahun 1974 dengan alamat dan ukuran tanah yang jelas. Akan tetapi, muncul lagi SHM atasnama Tjung Kin Siu No.438 tahun 2007 seluas 8,20×30 M2 tanpa alamat dan batas-batas yang jelas diatas lahan milik Ricardo Barus.

“Kan aneh, diatas SHM milik saya muncul lagi SHM baru atasnama orang lain,” ungkapnya.

Karena itu, tambahnya, dalam statement meminta, usut tuntas pengaduan. Ricardo Barus yang tergabung dalam keluarga besar LVRI Kab Tanah Karo, tindak tegas Suyanto alias Acik dan Sikun yang telah menghina bendera kebangsaan RI merah putih yang membuangnya ketanah pada saat menyambut Hari Kesaktian Pancasila tanggal 29 September 2015.

Kemudian, meminta dengan tegas kepada Kapoldasu memberikan tindakan tegas dan tindakan disiplin tergadap oknum penegah hukum Polres Tanah Karo yang membiarkan kedua warga keturunan itu membuang bendera Merah Putih. Setelah melakukan orasi, para anggota LVRI membubarkan diri.

Sementara kuasa hukum pelapor, Martin Simangunsong yang ikut dalam gelar perkara mengatakan, pihak Poldasu dan Polres Tanah Karo tidak punya alasan menghentikan laporan korban, seperti kasus pengrusakan dan pencurian. Karena terlapor sendiri termasuk orang suruhannya mengakui perbuatan itu.

Kemudian, dalam kasus memberikan keterangan palsu kedalam akta otentik dalam pengurusan silang sengketa dan SIMB, jelas sebagai pemohon dan yang mempergunakan adalah Tjung Kin Sui dan itu diakuinya.

“Tanpa ada permohonan, tentu surat silang sengketa tidak akan keluar. Siapa yang mengeluarkan, yaitu Lurah Padang Mas. Beliau juga dapat dijadikan sebagai tersangka,” terangnya.

Dengan SP3 itu, sambung Martin, pihaknya akan mengajukan prapid, supaya kasus itu bisa ditindak lanjuti kembali. Gelar perkara dihadiri pelapor dan kuasa hukumnya termasuk terlapor Tjung Kin Siu. (rm-04)

portal berita medan
informatif & terpercaya