Mahathir Mohammad-Anwar Ibrahim Berdamai

Anwar Ibrahim menjabat tangan Mahathir Mohammad (Foto: Asia Correspondent)
Anwar Ibrahim menjabat tangan Mahathir Mohammad (foto: Asia Correspondent)

Mahathir Mohammad-Anwar Ibrahim Berdamai

rakyatmedan.com
Ada pemandangan tidak biasa dalam pengadilan mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Tiba-tiba saja mantan Perdana Menteri Mahathir Mohammad muncul dan keduanya bersalaman.

Pertama kalinya dalam 18 tahun terakhir, dua mantan sekutu yang berubah menjadi musuh ini, tampak saling berjabat tangan di Kompleks Pengadilan Jalan Duta. Mahathir tiba di pengadilan pada Senin 5 September untuk memberikan dukungan kepada Anwar yang mengajukan tuntutan terhadap pemerintah.

Pertemuan keduanya merupakan yang pertama kali sejak Anwar dipecat dari jabatan wakil perdana menteri pada 2 September 1998. Saat itu Anwar dituduh melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan terlibat sodomi, ketika Mahathir masih berkuasa.

Pemecatan Anwar memicu desakan dilakukan reformasi di Negeri Jiran. Selain itu, dibentuk pula partai oposisi Partai Keadilan Rakyat (PKR) yang merupakan mesin politik dari Anwar. Demikian diberitakan Asia Correspondent, Selasa (6/9).

Jabat tangan antara kedua tokoh politik Malaysia itu, menandakan perubahan signifikan dalam politik Malaysia. Selama ini Mahathir menjadi pengkritik keras pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak, khususnya setelah merebak kasus dugaan korupsi 1 Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam pengadilan tersebut Mahathir ditemani oleh para petinggi pihak oposisi. Mulai dari Wakil Presiden yang juga menjabat sebagi Menteri Utama Selangor, Azmin Ali, kemudian juga tokoh senior PKR Chua Tian Chang dan Zuraida Kamaruddin.

Menurut Free Malaysia Today, Anwar yang kini berusia 68 tahun, dipenjara lima tahun atas tuduhan sodomi kedua. Dia hadir di pengadilan untuk melaawan aturan National Security Council (NSC) Act 2016, yang dinilai sangat kuat.

Anwar menginginkan pengadilan menetapkan NSC melanggar konstitusi. Dirinya juga meminta pengadilan membatalkan perintah pengaplikasiannya.

NSC yang efektif pada 1 Agustus menilai bahwa kekuasaan perdana menteri sebagai wilayah yang aman. Aturan juga mengizinkan pihak berwenang memeriksa seseorang, kendaraan atau bangunan tanpa ada surat perintah. (rm/Asia Correspondent)

portal berita medan
informatif & terpercaya