Waspada! Dana Repatriasi Picu Bubble Harga Saham

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida.

Waspada! Dana Repatriasi Picu Bubble Harga Saham
rakyatmedan.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkirakan dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak akan mampu mencapai angka Rp1.000 triliun. Namun demikian, jika dana tersebut tidak dioptimalkan dengan mengeluarkan berbagai macam instrumen investasi di pasar modal maka memicu munculnya bubble harga saham.
“Kebijakan pengampunan pajak sejalan dengan program pendalaman pasar keuangan. Tanpa suplai dan demand seimbang, bisa terjadi bubble harga saham,” beber Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK Nurhaida, ‎ditemui di acara ‘Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan ekonomi Indonesia’, di Hotel Pacific Place, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa (26/7).
Oleh karena itu, lanjut Nurhaida, perlu ada keragaman produk investasi di pasar modal dalam mengakomodir kebutuhan investor yang akan menaruh dana repatriasi di Indonesia. “Kami harap dana repatriasi bisa tingkatkan permintaan terhadap produk di pasar modal,” ‎jelas Nurhaida.
Sampai saat ini, masih kata Nurhaida, OJK selalu mendorong suplai instrumen investasi selain saham dan obligasi yang dibilang paling menarik investasi di bursa. Dalam hal ini, perlu ada upaya mendorong lebih maksimal suplai instrumen investasi agar mengalami peningkatan.
“Apakah saham atau obligasi. ‎Saat ini pasar modal yang sudah berevolusi menjadi tempat bagi dana repatriasi,” ungkap Nurhaida.
Lebih lanjut, kata Nurhaida, OJK sedang mengupayakan agar dana yang masuk bisa bertahan selama tiga tahun, bahkan bisa selamanya menetap di Indonesia. Hal itu penting karena berkaitan dengan laju perekonomian Indonesia secara maksimal di masa-masa yang akan datang.
“Ka‎limat lock up tiga tahun itu terkesan tiga tahun lalu dana akan keluar lagi. Perusahaan sekuritas dan Manajer Investasi (MI) bisa keluarkan produk investasi yang punya daya tarik dan mengundang minat investasi berkelanjutan,” pungkas Nurhaida.

AB dan Emiten Berperan Penting di Pengampunan Pajak
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai perusahaan sekuritas atau Anggota Bursa (AB) dan emiten memiliki peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty. Apalagi, kebijakan ini penting karena erat kaitannya terhadap akselerasi perekonomian.
“Khusus emiten bisa terlibat langsung dan dalam menarik minat partisipasi pengampunan pajak. Tapi, AB dan emiten penting dalam pengampunan pajak,” kata Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, ‎ditemui di acara ‘Sosialisasi Amnesti Pajak dan Perkembangan Kebijakan ekonomi Indonesia’, di Hotel Pacific Place, SCBD Sudirman, Jakarta, Selasa (26/7/2016).
Ia menambahkan, broker dan manajer investasi menjadi tempat penting penampung dana repatriasi dari kebijakan pengampunan pajak, selain lewat gateway perbankan. “Perantara efek, manajer investasi, dan perbankan bisa jadi institusi untuk kelancaran pengampunan pajak ini,” kata Bambang.
Sementara itu, ‎Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nurhaida menambahkan, kebijakan pengampunan pajak bisa menjadi stimulus ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, proses sosialisasi harus dijalankan dengan baik demi kesuksesan yang matang pada kebijakan tersebut.
“Kita pahami betul bahwa pengampunan pajak penting bagi kebijakan ekonomi di Indonesia. Kita jadikan momen sosialisasi sinergikan upaya sukseskan dan mudah-mudahan dengan sinergi, dengan kebijakan yang dikeluarkan, serta didukung peran kita masing-masing, OJK punya peran sendiri, SRO punya peran sendiri,” ungkap Nurhaida.
Tidak hanya ekonomi Indonesia yang terbantu, lanjut Nurhaida, instrumen pasar modal pun akan tumbuh secara ekspansif.‎ “Akan banyak bantu ekonomi untuk gerakkan pertumbuhan dan dukung proyek infrastruktur. Instrumen pasar modal meningkat, kita juga nantinya suplai di pasar modal kita,” tutup Nurhaida.

mtv
portal berita medan
informatif & terpercaya