Masyarakat Pinggir Rel Tolak Penggusuran Tanpa Relokasi

Demo masyarakat pinggiran rel di gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Kamis (15/9).
Demo masyarakat pinggiran rel di gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Kamis (15/9).

Masyarakat Pinggir Rel Tolak Penggusuran Tanpa Relokasi

Medan | rakyatmedan.com
Pasca surat pemberitahuan oleh pihak PT KAI terkait penertiban kawasan pinggir rel kepada masyarakat yang bermukim disekitarnya, ratusan warga tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Pinggir Rel (FK-MPR) Kota Medan mendatangi Kantor Gubernur Sumut, Kamis (15/9). Mereka meminta solusi dari pemerintah provinsi Sumatera Utara atas nasib mereka.

Dalam orasinya, massa aksi meminta agar pemerintah memberikan solusi atas nasib yang menimpa mereka setelah keluarnya kebijakan penggusuran oleh PT KAI selaku pemilik lahan di areal pinggiran rel KA di Kota Medan. Sebab, sudah beberapa kali mereka berharap ada perhatian pemerintah terkait relokasi pasca digusur dari permukiman.

“Sudah berulang kali kita memohon agar ada perhatian dan solusi dari pemerintah, tetapi sampai hampir satu tahun, tidak juga ada solusi yang diberikan,” ujar Erwin dalam orasinya.

Mereka meminta pemerintah memberikan solusi berupa relokasi yang layak dan manusiawi, karena masyarakat sudah menghuni kawasan pinggiran rel sejak puluhan tahun lalu. Bahkan dikatakannya, warga juga telah menetap sebagai penduduk Kota Medan termasuk membayar pajak.

“Kami juga warga negara yang terdaftar sebagai penduduk, membayar pajak dan hidup puluhan tahun di pinggiran rel. Kami meminta agar ada relokasi yang manusiawi, tidak ditelantarkan begitu saja,” sebutnya.

Aksi sempat memanas saat massa memaksa masuk dan bertemu dengan gubernur langsung untuk bisa diberikan solusi relokasi pasca penggusuran. Terjadi aksi dorong pagar oleh pengunjuk rasa. Namun upaya tersebut mendapat pengawalan Satpol PP dan personil kepolisian.

“Batalkan penggusuran kawasan pinggir rel oleh PT KAI tanpa adanya relokasi untuk pengganti tempat tinggal yang layak dan manusiawi bagi rakyat,” kata Pimpinan Aksi, Tonggo Hutabarat.

Gubernur sendiri disebutkan tidak berada di tempat karena sedang bertugas di Tanjungbalai. Begitu juga Sekdaprov Hasban Ritonga sedang berada di Jakarta. Sehingga massa disambut Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum Dinsyah Sitompul.

Dirinya mengatakan, Pemprov Sumut belum punya solusi untuk memenuhi permintaan para pengunjukrasa. Mengingat lahan tersebut memang merupakan kewenangan atau aset PT KAI, sehingga penertiban dilakukan untuk pembangunan jalur ganda KA.

“Pemprov tidak tahu solusi apa yang mau diberikan. Karena itu kewenangan PT KAI dan Pemko Medan,” katanya.

Pun begitu, dirinya mengimbau agar masyarakat pengunjukrasa untuk bisa mendatangkan kembali perwakilannya bertemu dengan Gubernur Sumut HT Erry Nuradi dengan menghadirkan sejumlah pihak yakni PT KAI dan Pemko Medan guna membicarakan solusi atas persoalan yang dikeluhkan warga, besok (hari ini, red).

“Kita sudah minta perwakilan mereka untuk bertemu tadi (kemarin), tetapi ditolak. Kami ingin tahu apa tuntutan mereka sebenarnya. Jadi kita minta perwakilan mereka untuk menjadwalkan lagi besok (hari ini, red) bertemu gubernur dan pihak terkait,” pungkasnya. (rm-05)

portal berita medan
informatif & terpercaya