Erry Nuradi Jadi Saksi di Sidang Gatot Pujo Nugroho

Tengku Erry memberikan kesaksian di persidangan.
Tengku Erry memberikan kesaksian di persidangan.

Erry Nuradi Jadi Saksi di Sidang Gatot Pujo Nugroho

Medan | rakyatmedan.com
Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi menjadi saksi dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial tahun 2012-2013 dengan terdakwa mantan Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho, di Ruang Cakra 1, Pengadilan Tipikor Medan, Senin (19/9).

Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Erry Nuradi untuk memberikan keterangan terkait kasus yang merugikan miliaran rupiah itu. Sidang diketuai Djaniko Girsang.

“Keterangan Erry diperlukan di persidangan karena jabatannya sebagai wakil ketua Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam penyaluran dana hibah dan bantuan sosial tahun 2012-2013,” kata JPU, Rehulina Purba.

Erry saat itu juga menjabat wakil gubernur Sumut mendampingi Gatot Pujo periode 2013-2018.

Saat bersaksi, Erry mengatakan Gatot seharusnya mengecek lembaga penerima dana hibah dan bantuan sosial yang diusulkan satuan kerja perangkat daerah.

“Gubernur berhak menolak jika ternyata data proposal sejumlah lembaga tidak benar,” ujarnya.

Erry melanjutkan, Gatot juga berhak mengecek lembaga-lembaga penerima bansos ke Kesbangpollinmas. “Apakah lembaga yang mengajukan proposal ini aktif? Jika tidak, gubernur harus hati-hati, jangan-jangan lembaga itu fiktif,” katanya menjawab pertanyaan hakim.

Selain Erry, JPU juga menghadirkan enam saksi lainnya yakni Nurul Hayati, pensiunan PNS; Sri Heri Handayati selaku kepala Lingkungan 11 Tembung; Desi Septiani selaku wakil Kketua Serikat Perusahaan Pers (SPS); M. Nuh; Meila Pratiwi; dan Randiman Tarigan sebagai sekretaris DPRD Sumut.

Sebelumnya, JPU mendakwa Gatot bersama-sama dengan Eddy Syofian, kepala Badan Kesbangpolinmas Pemprovsu, mengorupsi dana hibah dan bansos tahun anggaran 2012-2013 yang merugikan negara Rp4,034 miliar.

Tindak pidana korupsi itu dilakukan Gatot dengan cara menerbitkan peraturan gubernur yang di antaranya menetapkan proses penganggaran dana hibah dan bansos melalui evaluasi SKPD.

Pada Oktober-November 2012, Gatot memanggil sejumlah bawahannya, yakni Eddy Syofian, Baharuddin Siagian selaku kepala Biro Keuangan Pemprov Sumut, dan Nurdin Lubis yang saat itu menjabat Sekda Pemprov Sumut. Dia meminta agar sejumlah lembaga ditampung sebagai penerima hibah 2013.

Gatot tidak menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan penerima hibah. Gatot hanya meyakini hasil yang dilaporkan tim verifikasi. Alhasil, ditemukan 17 lembaga penerima dana hibah dan bansos yang tidak sesuai ketentuan. Akibatnya negara dirugikan Rp2,88 miliar.

JPU juga mengaitkan Gatot dengan tindak pidana korupsi yang membelit Eddy Syofian yang sudah diputus bersalah dengan hukuman 5 tahun penjara. Dalam perkara ini, negara dirugikan Rp1,14 miliar. Sehingga, Gatot bertanggung jawab terhadap total kerugian negara Rp4,034 miliar. (rm-05)

portal berita medan
informatif & terpercaya