Irman Ditangkap KPK, Presiden akan Undang DPD ke Istana

Ketua DPD Irman Gusman (tengah) keluar dari gedung KPK seusai diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap kuota impor gula, Jakarta, Sabtu (17/9). (foto ant: Yudhi Mahatma)
Ketua DPD Irman Gusman (tengah) keluar dari gedung KPK seusai diperiksa penyidik terkait kasus dugaan suap kuota impor gula, Jakarta, Sabtu (17/9). (foto ant: Yudhi Mahatma)

Irman Ditangkap KPK, Presiden akan Undang DPD ke Istana

Jakarta | rakyatmedan.com
Presiden Jokowi akan mengundang DPD ke Istana Negara. Undangan itu menyusul munculnya wacana pembubaran DPD, pasca penangkapan Ketua DPD Irman Gusman oleh KPK.

“Kami tadi dapat laporan dari Pak Farouk Muhammad (Wakil Ketua DPD). Rencananya, Pak Presiden akan mengundang anggota DPD. Apakah bisa di Istana atau tidak,” kata anggota DPD I Gusti Ngurah Arya Wedakarna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/9.

DPD kini tengah berjuang menguatkan lembaganya agar dapat bekerja lebih nyata di tengah publik melalui amendemen UUD 1945. Alih-alih penguatan, DPD malah diterpa isu pembubaran.

“Undangan ini untuk meredam hal ini (wacana pembubaran). Karena memang tidak mudah untuk membubarkan,” ucap dia.

Senator asal Bali ini menyadari penguatan DPD melalui amendemen agak terganjal secara psikologi pasca kasus Irman Gusman. Akan tetapi, Arya meyakini pembubaran akan sulit dilakukan karena harus melewati proses politik yang panjang. “Kita berharap seluruh anggota DPD bisa diundang oleh Presiden,” ucap dia.

Sementara itu, anggota DPD Fahira Idris menegaskan kasus yang menimpa Irman murni persoalan pribadi. Tidak terkait kewenangan DPD sebagai lembaga. Fahira menegaskan upaya penguatan DPD tidak akan pernah surut.

“Kasus ini tidak akan menghalangi tekad kami memperkuat DPD. Ini amanat reformasi. Tidak bijak dana tidak rasional jika muncul wacana pembubaran DPD akibat kasus ini. Karena jika setiap penyelenggara negara korupsi, kemudian lembaganya dibubarkan, Republik ini juga sudah bubar,” kata Fahira dalam keterangan tertulis.

Fahira menambahkan, DPD secara lembaga tidak memiliki hak budgeting. Sehingga DPD tidak akan mungkin memiliki kewenangan mengatur kuota impor gula.

“Saya berharap kasus ini menjadi yang pertama dan yang terakhir menimpa anggota DPD dan juga menjadi yang terakhir bagi semua penyelenggara negara. Sudah terlalu lama praktik korupsi menahan laju bangsa ini untuk bisa berlari kencang meninggalkan semua ketertinggalan,” kata dia.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengatakan, Irman Gusman memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama Bulog Djarot Kusumayakti. Rekomendasi itu agar CV Semesta Berjaya mendapatkan jatah kuota distribusi gula.

Irman memberikan rekomendasi itu secara lisan melalui pembicaraan melalui telepon. Atas rekomendasi itu, Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Susanto memberikan imbalan sebesar Rp100 juta.

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) M. Syarkawi Rauf menilai dugaan suap Ketua DPD Irman Gusman bersumber dari rezim kebijakan pengendalian impor pangan di Indonesia yang menggunakan sistem kuota. Pemerintah mengendalikan impor pangan dengan cara membagi kuota (jatah) impor kepada importir sesuai kebutuhan dalam negeri.

Secara pidana, kata dia, rezim kuota dapat memfasilitasi persekongkolan antara pemberi kuota dengan calon penerima kuota. Sementara dari sisi hukum persaingan usaha, rezim kuota berpotensi memfasilitasi terjadinya praktik kartel, yaitu persekongkolan antarpelaku usaha dalam menetapkan harga dan mengatur pasokan ke pasar.

KPK menetapkan Ketua DPD Irman Gusman sebagai tersangka penerima suap. Irman disangka menerima suap dari Direktur Utama CV Semesta Berjaya Xaveriandy Sutanto.

Irman dijebloskan ke Rumah Tahanan (Rutan) Guntur. Ia akan ditahan selama 20 hari ke depan untuk kepentingan penyidikan dalam kasus ini. (rm/mtc)

portal berita medan
informatif & terpercaya