Berkas Rampung, 7 Legislator Sumut Tersangka Penerima Suap Segera Diadili

Tersangka anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Budiman Pardamean Nadapdap (kiri) berjalan untuk menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10). (foto ant: Yudhi Mahatma)
Tersangka anggota DPRD Sumut Fraksi PDIP Budiman Pardamean Nadapdap (kiri) berjalan untuk menjalani pemeriksaan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10). (foto ant: Yudhi Mahatma)

Berkas Rampung, 7 Legislator Sumut Tersangka Penerima Suap Segera Diadili

Jakarta | rakyatmedan.com
Tujuh anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) yang diduga menerima suap dari mantan Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho bakal segera diadili di Pengadilan Tipikor. Hal ini lantaran penyidik KPK telah merampungkan berkas perkara yang menjerat mereka.

Pelaksana Harian (Plh) Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati mengatakan, penyidik telah melimpahkan berkas, barang bukti dan tersangka Zulkifli Effendi S dari Hanura, Parluhutan Siregar serta Zulkifli Husein dari PAN ke tahap penuntutan atau tahap II pada Kamis (29/9) lalu.

Sementara berkas, barang bukti dan tersangka M Affan, dan Budiman Nadapdap dari PDIP, Guntur Manurung dari Partai Demokrat, serta Bustami dari PPP dilimpahkan penyidik ke tahap II pada Senin (3/10).

“Hari ini ada pelimpahan tahap dua tersangka dan barang bukti terkait kasus suap DPRD Sumatera Utara,” kata Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Senin (3/10).

Dengan pelimpahan berkas ini, Jaksa Penuntut Umum KPK memiliki waktu 14 hari untuk menyusun dakwaan terhadap ketujuh legislator dan melimpahkannya ke pengadilan. Rencananya, para tersangka bakal diadili di Pengadilan Tipikor Jakarta.

Diketahui, KPK telah menetapkan tujuh anggota DPRD Sumut sebagai tersangka, yakni Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap dari Fraksi PDIP, Guntur Manurung (Demokrat), Zulkifli Effendi Siregar (Hanura), Bustami (PPP), serta Parluhutan Siregar dan Zulkifli Husein dari Fraksi PAN.

Para wakil rakyat periode 2009-2014 dan 2014-2019 ini diduga telah menerima suap dari Gatot Pujo Nugroho saat masih menjabat sebagai Gubernur Sumut. Suap ini diberikan Gatot untuk memuluskan sejumlah pembahasan antara Pemprov Sumut dengan DPRD, seperti persetujuan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemprov Sumut tahun anggaran 2012, persetujuan APBD Pemprov Sumut 2013, pengesahan APBD 2014, pengesahan APBD 2015, persetujuan LKPJ Pemprov Sumut 2014, dan penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Sumut 2015.

Atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya, tujuh legislator itu disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tujuh anggota dewan ini menambah panjang daftar anggota DPRD Sumut yang terjerat kasus suap dari Gatot. Sebelumnya, KPK telah menjerat lima pimpinan dan mantan pimpinan DPRD Sumut. Ketua DPRD Sumut, Ajib Shah; mantan Ketua DPRD Sumut, Saleh Bangun serta tiga Wakil Ketua DPRD Sumut, yakni Chaidir Ritonga, Sigit Pramono Asri, dan Kamaluddin Harahap telah divonis bersalah menerima suap dari Gatot.

KPK memastikan pengusutan kasus ini bakal terus bergulir. Tak menutup kemungkinan terdapat sejumlah anggota DPRD Sumut lainnya yang terlibat kasus ini. (rm/sp)

portal berita medan
informatif & terpercaya