Pemprovsu Resmi Terima Pengalihan 18.805 ASN, Efektif 1 Januari 2017

Gubernur Sumut HT Erry Nuradi saat menandatangani berita acara penyerahan aparatur sipil negara dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang dialihkan ke Pemprovsu.
Gubernur Sumut HT Erry Nuradi saat menandatangani berita acara penyerahan aparatur sipil negara dari 33 kabupaten/kota di Sumut yang dialihkan ke Pemprovsu.

Pemprovsu Resmi Terima Pengalihan 18.805 ASN, Efektif 1 Januari 2017

Medan | rakyatmedan.com
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) resmi menerima pengalihan 18.805 personel Aparatur Sipil Negara (ASN) bidang kependidikan menengah dari 33 kabupaten/kota se-Sumatera Utara.

Selain personel, juga diserahterimakan sarana dan prasarana serta dokumen pendidikan tingkat SMA dan SMK dari Pemkab ke Pemprovsu.

Proses serah terima dilaksanakan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi beserta seluruh bupati/walikota dalam acara yang dilaksanakan di Ruang Martabe Kantor Gubsu, Kamis (6/10).

Dalam kesempatan itu, ditandatangani berita acara serah terima disaksikan Sumut dan Kabupaten/kota, Kejaksaan dan pengadilan di tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota.

Pengalihan tersebut merupakan amanat UU No.23 tahun 2104 tentang Pemerintah Daerah yang disebutkan bahwa pengelolaan pendidikan SMA dan SMK yang dikelola pemkab pemko menjadi perangkat Pemerintah Provinsi.

Dalam sambutannya, Erry mengingatkan agar masing-masing satuan kerja melakukan percepatan proses administrasi terkait personel, dokumen, sarana dan prasarana yang dialihkan.

Terkait dengan sarana dan prasrana, satker agar berkoordinasi dengan Biro Perlengkapan dan Aset untuk melakukan validasi aset yang dialihkan dan memastikan keberadaan sarana dan prasarana dalam kondisi baik.

Lebih jauh lagi, gubernur mengingatkan agar setiap SKPD dapat mencermati data kepegawaian dan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah.

Dalam berita acara serah terima disebutkan, penyerahan personel ke Pemprov Sumut terhitung mulai 1 Januari 2017. Sedangkan belanja pegawai masih menjadi tanggungjawab Pemkab/Pemko sampai dengan 31 Desember 2016. Seluruh pembiayaan personel, pendanaan sarana dan prasarana menjadi tanggungjawab Pemprov Sumut per 1 Januari 2016.

Adapun jumlah Sekolah menengah yang dialihkan menjadi urusan Pemerintah Provinsi adalah SMA sebanyak 1.065 sekolah yang terdiri atas SMA negeri 423 dan swasta 642.

Sedangkan SMK seluruhnya berjumlah  970 yang terdiri atas SMK negeri 265 dan SMK swasta 705.

Berita acara serahterima yang ditandatangani tersebut disampaikan kepada Mendagri, Menkeu, Meneg Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Arsip Nasional.

Implementasi UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanahkan pembagian urusan yang memberi konsekuknsi perubahan penyelenggaraan beberapa urusan.

Serah terima personel akibat pembagian urusan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota menurut UU No.23 tahun 2014 paling lama dilakasnakan dua tahun setelah diundangkan.

Dengan demikian maka pada 2 Oktober 2016 penyerahan personel, dan lainnya harus sudah selesai dilaksanakan. (rm-05)

portal berita medan
informatif & terpercaya