Tiga PNS Kemhub Ditetapkan Tersangka Korupsi

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono (kedua kanan) menunjukkan sejumlah barang bukti saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10). (foto ant: Rivan Awal Lingga)
Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Awi Setiyono (kedua kanan) menunjukkan sejumlah barang bukti saat menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (11/10). (foto ant: Rivan Awal Lingga)

Tiga PNS Kemhub Ditetapkan Tersangka Korupsi

Jakarta | rakyatmedan.com
Penyidik Polda Metro Jaya menetapkan tiga tersangka pegawai negeri sipil (PNS) terkait operasi tangkap tangan pungutan liar (pungli) perizinan perkapalan di Kementerian Perhubungan (Kemhub).

“Ketiga tersangka diduga melakukan pungli,” kata Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Polisi M Iriawan di Jakarta, Rabu (12/10).

Ketiga tersangka itu yakni ahli ukur Direktorat Pengukuran Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemhub Endang Sudarmono, Kepala Seksi Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal Kemhub Meizy dan PNS Golongan 2D Abdu Rasyid.

Iriawan menyebutkan, ketiga tersangka menerima pungli pengurusan surat ukur permanen dan Seafarer Identity Document.

Terkait tiga orang lainnya yang sempat diamankan, Kapolda Metro Jaya menuturkan masih berstatus saksi karena belum ditemukan alat bukti yang cukup.

Iriawan mengungkapkan, pihaknya mendalami status ketiga saksi itu karena mengaku dipaksa menyerahkan uang suap untuk mengurus dokumen.

Sejauh ini, penyidik telah memeriksa tujuh orang saksi terdiri dari enam PNS Kemhub dan seorang dari pihak swasta yang diduga mengurus dokumen izin perkapalan.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 5 ayat (1) huruf a dan b, Pasal 5 ayat (2) dan atau Pasal 11 dan atau Pasal 12 huruf a dan b dan atau Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan ancaman hukuman paling rendah tiga tahun penjara. (rm/ant)

portal berita medan
informatif & terpercaya