SBY Akan Serahkan Salinan Laporan TPF Munir ke Jokowi

Aktivis memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/9). (foto ant: Sigid Kurniawan)
Aktivis memperingati 12 tahun terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Thalib di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (8/9). (foto ant: Sigid Kurniawan)

SBY Akan Serahkan Salinan Laporan TPF Munir ke Jokowi

Jakarta | rakyatmedan.com
Upaya mengungkap fakta penyebab kematian Munir Said Thalib jangan berhenti karena dokumen asli laporan akhir tim pencari fakta (TPF) diduga hilang. Kalau pun benar hilang, masih ada cara agar laporan TPF tetap bisa ditindaklanjuti.

Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) siap memberikan salinan dokumen kepada Presiden Joko Widodo.

“Salinan naskah laporan akan kami serahkan ke pemerintah sekarang,” kata Jurubicara SBY, Sudi Silalahi, di kediaman SBY, Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Selasa (25/10).

Sekira dua pekan terakhir, SBY mengumpulkan pejabat terkait di era pemerintahannya, antara lain mantan Ketua TPF Marsudi Hanafi dan mantan anggota TPF Rachland Nashidik.

Akhir Juni 2005, TPF mengadakan pertemuan dengan SBY dan memberikan enam eksemplar laporan akhir terkait pencarian fakta kematian aktivis hak asasi manusia Munir Said Thalib.

“Secara simbolik naskah pertama diserahkan kepada Presiden SBY dengan disaksikan oleh semua yang hadir. Naskah yang lain dibagikan kepada pejabat terkait,” ucap Sudi. Saat itu, Sudi menjabat Menteri Sekretaris Negara.

Sudi mengaku tidak mengetahui keberadaan dokumen asli laporan akhir TPF. Yang saat ini dipegang SBY hanya salinan, namun Sudi yakin isinya sama dengan dokumen yang asli.

Sudi menegaskan, pihaknya akan terus mencari dokumen asli laporan akhir TPF Munir. Sudi berharap siapapun yang mengetahui dokumen itu agar menyerahkannya kepada Presiden Jokowi.

“Sebenarnya, sebelum pemerintahan SBY berakhir, telah dikumpulkan dan diserahkan dokumen-dokumen negara yang penting dan terpilih selama sepuluh tahun kepada Lembaga Kepresidenan dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Perlu dicari apakah laporan TPF Munir tersebut termasuk di dalamnya,” ujar dia.

Sudi menambahkan, di era SBY, penegakan hukum atas kasus kematian Munir tidak jalan di tempat. Buktinya sudah ada terdakwa yang dijatuhi hukuman berkekuatan tetap.

“Sangat tidak benar, jika laporan TPF Munir sengaja dihilangkan. Tidak ada kepentingan dan urgensi apapun untuk menghilangkan naskah laporan itu,” ujar Sudi.

Munir meninggal dalam pesawat Garuda Indonesia jurusan Indonesia- Amsterdam, 7 September 2004. Munir diracun. Hal itu dikuatkan bukti polisi Belanda menemukan jejak-jejak senyawa arsenikum setelah otopsi, yang kemudian dikonfirmasi polisi Indonesia.

Pada 20 Desember 2005 Pollycarpus Budihari Priyanto dijatuhi vonis 14 tahun hukuman penjara atas pembunuhan terhadap Munir. Hakim menyatakan Pollycarpus, pilot Garuda yang sedang cuti, menaruh arsenik di makanan Munir.

Hakim Cicut Sutiarso menyatakan, sebelum pembunuhan Pollycarpus menerima beberapa panggilan telepon dari sebuah telepon yang terdaftar oleh agen intelijen senior.

Presiden SBY membentuk tim investigasi independen, namun hasil penyelidikan tim tersebut tidak pernah dibuka ke publik. Bertahun-tahun Munir meninggal, desakan agar pemerintah mengumumkan hasil investigasi TPF tidak pernah surut.

Komisi Untuk Orang Hilang Dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), sebuah LSM yang fokus ke masalah HAM, memohon ke Komisi Informasi Pusat untuk menyelesaikan polemik ini. Pada 10 Oktober, Majelis Komisioner KIP memutuskan hasil TPF Munir wajib diumumkan ke publik. (rm/mtc)

portal berita medan
informatif & terpercaya