Gubsu Minta Penanganan Dampak Erupsi Sinabung Perlu Pendampingan

Sekda Provsu Hasban Ritonga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung di Kantor Gubsu, Rabu (26/10).
Sekda Provsu Hasban Ritonga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung di Kantor Gubsu, Rabu (26/10).

Gubsu Minta Penanganan Dampak Erupsi Sinabung Perlu Pendampingan

Medan | rakyatmedan.com
Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Erry Nuradi meminta penanganan dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi erupsi Gunung Sinabung harus melibatkan pendampingan BPKP, Pemprovsu, Kajari, TNI dan Polri dalam aspek pelaksanaan teknis, administrasi dan keuangan.

Arahan Gubsu itu disampaikan melalui Sekda Provsu Hasban Ritonga selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Sumut dalam Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Bencana Gunung Sinabung di Kantor Gubsu, Rabu (26/10).

Hadir dalam kesempatan itu hadir Wakil Bupati Karo Cory S Sebayang, Kepala Pelaksana BPPD Sumut Riadil Akhir Lubis, Ka BPPD Karo Martin Sitepu, mewakili Pangdam I/BB, Kapolda SU, Kejati SU, SKPD Kabupaten Karo, Kanwil BPN Provsu, Ka BKSDA Kemenhut, Ka Pos Pemantau Vulkanologi/Badan Geologi Kemen ESDM, Dan Satgas Penanggulangan Bencana, Staf Ahli Gubsu, Asisten Setdaprovsu dan SKPD Provsu.

Pelibatan pihak-pihak tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan dan penanganannya lebih transparan dan menghindarkan terjadinya konflik. Gubsu juga meminta dilakukan percepatan relokasi warga pengungsi dari posko ke hunian sementara (huntara) sebelum Desember 2016.

Jumlah desa yang ada di Posko Pengungsian saat ini sebanyak sembilan desa atau 1.682 KK yang tersebar di 9 titik Posko pengungsian yang disiapkan oleh Pemkab Karo.

Lokasi Huntara yang telah disiapkan enam lokasi yaitu di Desa Ndokum Siroga, Desa Terung Peren Jandimeriah, Desa Sukandebi dan Desa Lingga Julu.

Persoalan utama yang dibahas dalam rakor Relokasi Tahap I di Kecamatan Siosar yang menampung 370 KK, Relokasi Tahap II yaitu relokasi mandiri bagi 1.682 KK dan permasalahannya (Bantuan Dana Rumah (BDR) dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT), Penanganan pengungsi di Posko pengungsian melalui pembangunan Hunian Sementara (Huntara),

Pendataan Pengungsi dan Calon Penerima Bantuan Lahan dan rumah relokasi mandiri sesuai SK Bupati Karo no. 361/139/BPBD/2016.

Selain itu dibahas juga perambahan untuk lahan pertanian oleh Pengungsi dan masyarakat lain di Kawasan TAHURA. Disamping itu, Pengawasan Zona Merah (3-5 km) tetap diprioritaskan dimana diketahui terdapat Pembangunan sekolah di Zona Merah.

Persoalan lain yang Sertifikasi lahan dan permukiman di Kawasan Siosar -1 serta Pendampingan BPKP dan Kejaksaan Negeri dalam administrasi dan bantuan keuangan/hibah BNPB pada APBD Kabupaten Karo.

Skema bantuan relokasi mandiri senilai Rp110 juta per keluarga yang terdiri atas Bantuan Dana Rumah (BDR) Rp59.4000.000 dan Bantuan Dana Lahan Usaha Tani (BDLUT) senilai Rp50.600.000. Berdasarkan SK Bupati Karo No. 361/139/BPBD/2016 Jumlah penerimaan bantuan relokasi mandiri sebanyak 1.682 kk terdiri atas 778 KK warga Desa Guru Kionayan, 611 KK Desa BerasTepu, 155 kk des Gamber dan 108 kk Desa Kuta Tonggal.

Berdasarkan laporan BPBD Karo, progress BDR Minggu ke III bulan Oktober 2016 sebanyak 438 KK atau 26 persen sudah menetapkan pilihan dan sudah diverifikasi dan 74 persen atau 1.244 sedang menetapkan pilihan. Sedangkan lokasi BDLUT 37 persen sudah menetapkan pilihan dan diverifikasi dan sisanya, 63 persen atau 1.064 KK sedang proses pilihan.

Progress pencairan Dana Bantuan BDR/BDLUT per minggu ke II Oktober senilai Rp18.190.800.000. (rm-04)

portal berita medan
informatif & terpercaya