BNPT: Waspadai Dimensi Pemecah Kesatuan Bangsa

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius

Jakarta | rakyatmedan.com
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Pol Suhardi Alius mengajak seluruh lapisan masyarakat mewaspadai berbagai dimensi yang bisa memecah belah persatuan bangsa. Dimensi pemecah bangsa ada di semua sektor kehidupan.

“Berbagai dimensi yang harus diwaspadai muncul dari semua sektor, meliputi dimensi geografi, demografi, sumber daya alam, hingga sektor ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan,” kata Suhardi, Jumat (17/11).

Dari sektor ideologi, jelas Suhardi, Indonesia saat ini menghadapi ancaman paham radikal. Radikalisme dinilai merupakan ancaman krusial bagi negara, sebab sasaran utama penyebaran paham ini merupakan generasi muda Indonesia.

Menurut dia, derasnya arus informasi di dunia maya berdampak pada pesatnya penyebaran paham radikal. Ia melihat, selama ini banyak sekali informasi radikal dari dunia maya yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk anak-anak.

“Pemahaman konsep jihad, khilafah, dan takfiri yang keliru yang selalu digembor-gemborkan kelompok radikal menjadi tantangan bagi kita semua,” kata dia.

Radikalisme, kata dia, terus berkembang di Indonesia, beberapa survei menunjukkan hal itu. Ia lantas mengutip hasil survei Harian Kompas tentang radikalisme di Jakarta. Dari 500 responden, sebanyak 22 persen guru dan 21 persen siswa menganggap Pancasila tidak relevan lagi.

Selain itu, survei dari Wahid Foundation pada tahun 2016 yang menunjukkan sekitar 7,7 persen responden menyatakan berpartisipasi dalam radikalisme dan 0,4 persen menyatakan pernah terlibat dalam kegiatan radikalisme.

Survei tersebut menyasar pada responden yang mewakili 150 juta masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Jika dikalkulasikan maka nilai 7,7 persen tersebut setara dengan 11,5 juta jiwa, sedangkan 0,4 persen setara dengan 600 ribu jiwa.

Intinya, kata mantan Kepala Bareskrim Polri itu, radikalisme merupakan tantangan yang begitu keras bagi nasionalisme ke depan.

“Untuk itu, penghalauan paham ini tidak bisa dilakukan oleh BNPT saja. Sebanyak 17 kementerian/lembaga akan kami libatkan karena kami bekerja tidak hanya menyelesaikan di sektor hilir, tetapi juga di sektor hulu agar akar masalah itu juga tersentuh,” pungkas dia. (rm/ant)

portal berita medan
informatif & terpercaya