Terkait Rencana Demonstrasi 2 Desember, Ini Tanggapan Mendagri

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo.

Jakarta | rakyatmedan.com
Gubernur DKI Jakarta nonaktif sekaligus calon gubernur (cagub) DKI, Basuki Tjahaja Purnama telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penistaan agama. Namun, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI) berencana menggelar aksi demonstrasi pada 2 Desember 2016.

“Kalau urusan penistaan agama, polisi kan sudah putuskan, cagub DKI sudah tersangka. Artinya sudah ada bukti awal sebagaimana fatwa MUI dan keinginan umat muslim, kalau mau demo, silakan saja, sah. Tapi sampaikan dengan baik, santun, yang penting kan aspirasinya,” kata Tjahjo menanggapi rencana aksi 2 Desember 2016, Minggu (20/11).

Dia tak memiliki instruksi khusus kepada para kepala daerah mengenai aksi unjuk rasa. Dia hanya berharap agar seluruh jajaran pemerintah daerah (pemda) terus meningkatkan koordinasi.

“Saya kira tugas pemerintah daerah itu bukan hanya gubernur sampai kepala desa/ kelurahan, ada TNI, polisi, lalu ada lagi tokoh masyarakat, adat, dan agama. Tolong ajak bicara, koordinasi. Kalau ada sesuatu, harus ada antisipasi dengan cepat,” ujarnya.

Dia sekali lagi meminta agar demonstrasi dilaksanakan dengan tertib. “Harus ada izin. Soal setiap ada demo ada yang menunggani, itu di negara mana pun pasti ada, baik kepentingan politik, kelompok, atau golongan. Namun, aturan demo itu ada, jangan anarkis, jangan hina lambang negara,” tegasnya.

Sebelumnya seperti diberitakan, Polda Metro Jaya melarang masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di tengah jalan raya terkait rencana aksi di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman hingga Monas pada 2 Desember 2016.

“Kita tentunya akan melarang untuk tidak turun. Ada undang-undang yang mengatur yakni Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang penyampaian pendapat di muka umum. Jalan raya itu adalah untuk kepentingan umum. Ini untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi kalau di jalan raya tentunya tidak boleh,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan, di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu (19/11).

Dikatakan, masyarakat silakan menggelar unjuk rasa, tapi jangan di jalan raya karena mengganggu kepentingan masyarakat banyak.

“Demo itu boleh, tapi kalau di jalan raya itu kan banyak orang yang sedang bekerja, beraktivitas, ada yang sakit. Kan ada tempat yang lain, kita persilakan. Tapi kalau di jalan raya, sepanjang itu kan berarti banyak yang diganggu, yang dikorbankan kepentingan masyarakat umum,” ungkapnya.

Sejatinya, menurutnya, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI dan masyarakat tidak menggelar aksi unjuk rasa kembali. Sebab, kasus Ahok sudah diproses.

“Saya sampaikan untuk masyarakat tidak usah lagi turun ke jalan pada tanggal 2 Desember maupun tanggal 25 November. Kawal saja proses hukum yang sudah jelas sesuai kemauan pertama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Jadi saya minta tidak ada lagi masyarakat yang turun ke jalan,” ujarnya. (rm/sp)

portal berita medan
informatif & terpercaya