Ombudsman: Sosok Tito Jangan Dijadikan “Setengah Dewa”

1659
Komisaris Jenderal Tito Karnavian
Komisaris Jenderal Tito Karnavian.

Ombudsman: Sosok Tito Jangan Dijadikan “Setengah Dewa”
Medan | rakyatmedan.com
Kesepakatan diantara pemerintah dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo bersama DPR RI menunjuk calon Kapolri baru, Komisaris Jenderal Tito Karnavian menggantikan Badroddin Haiti yang sudah memasuki masa pensiun,  diharapkan dapat membawa perubahan di tubuh Polri, khususnya dalam meningkatkan kinerja Polri yang banyak disorot.‬ Namun, sejumlah pihak juga diingatkan agar sosok Tito tidak dijadikan “setengah dewa” karena Tito juga manusia biasa yang akan menghadapi banyak tantangan dalam menjalankan tugas-tugasnya.‬
Selain itu, bila Tito dianggap “setengah dewa” akan muncul rasa percaya diri yang berlebihan (over confidence) dari Tito dan harapan yang berlebihan pula (over expectation) dari masyarakat.‬
“Kalau yang bersangkutan punya over confidence, nanti bisa sombong, gak mau lagi melihat bahwa dia lembaga yang juga bersandigan dengan lembaga lain, nanti Polri juga yang repot. Kalau over expectation kita juga yang kecewa nantinya. Nanti setelah setahun bekerja tidak ada yang berubah, kan kecewa,” kata ‪Anggota Ombudsman RI, Prof Adrianus Meliala, dalam keterangan resminya yang diterima rakyatmedan.com, Minggu (26/6).
Adrianus menuturkan, sebuah organisasi, termasuk Polri memerlukan kerjasama dengan berbagai pihak agar bisa berhasil. Sebab banyak tantangan yang akan dihadapi Tito dalam memimpin Polri ke depan.‬
‪Salah satu masalah yang akan menjadi sandungan besar bagi Tito adalah terkait anggaran. Sekarang ini 70 persen anggaran Polri habis untuk belanja pegawai dan hanya 15 persen untuk belanja modal dan 15 persen lagi untuk belanja barang.‬“Itu tidak ideal. Seharusnya 40 persen untuk belanja pegawai, untuk kerja harusnya lebih besar,” katanya.‬
‪Menurut Adrianus, hal tersebut diakibatkan banyaknya personil Polri yang mencapai 430 ribu orang se-Indonesia.‬“Mereka terlalu berat ke orang (personal heavy) sehingga sebagian besar anggaran habis untuk gaji,” ujarnya.‬
‪Oleh karena itu, menurut Adrianus, Tito harus membuat satu koreksi. Salah satunya dengan membuat moratorium penerimaan anggota Polri.“Jangan ada penambahhan lagi, kecuali ada yang pensiun terus digantikan, tapi tidak lebih dari itu. Kemudian diadakan penyusutan, bisa dengan cara ditempatkan, dipensiundinikan, dilepaskan dengan bonus misalnya, agar Polri makin ramping, lebih efektif kerjanya,” sebutnya.‬
Dikatakan Adrianus, dengan mengefektifkan jumlah personil, akan dapat meningkatkan kinerja Polri dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan remunerasi Polri yang cukup tinggi sekarang ini mencapai 60 persen.‬ (rm-04)

Portal berita medan informatif & terpercaya