Kelas karyawan pancabudi  
Pasar modal.
Suasana di pasar modal.


OJK Longgarkan Aturan Pasar Modal
rakyatmedan.com
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melonggarkan aturan tentang produk investasi di pasar modal, di antaranya menyangkut penyederhanaan proses pembukaan rekening efek oleh wajib pajak (WP) yang telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak.
Pelonggaran lainnya mencakup kewajiban adanya perusahaan yang disasar bagi reksa dana penyertaan terbatas (RDPT). OJK juga menurunkan nilai minimal investasi pada pengelolaan portofolio efek bagi kepentingan nasabah individual (kontrak pengelolaan dana/KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar.
Relaksasi itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) No. 26/POJK 04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik yang ditetapkan pada 29 Juli dan dipublikasikan pada Jumat (5/8). POJK tersebut merupakan bentuk komitmen otoritas untuk mendukung implementasi Undang-undang No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (UU Tax Amnesty).
Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK, Luthfy Zain Fuady mengungkapkan, penerbitan POJK diharapkan mampu memberikan landasan hukum yang lebih kokoh.
Beleid itu juga diharapkan mampu menjawab beberapa perhatian masyarakat tentang produk investasi di pasar modal sebagai pelaksanaan UU Tax Amnesty.
“Pokok peraturan tersebut antara lain penyederhanaan proses pembukaan rekening efek oleh wajib pajak yang telah memperoleh surat keterangan pengampunan pajak. Wajib pajak harus menggunakan surat keterangan dimaksud sebagai dokumen utama dalam pembukaan rekening,” ujar dia di Jakarta, kemarin.
Aturan pokok kedua, menurut Luthfy Zain, adalah relaksasi kewajiban adanya perusahaan sasaran bagi RDPT saat pencatatan sampai tahun pertama.
“Relaksasi diperlukan untuk memberikan kesempatan pada manajer investasi (MI) guna mencari perusahaan sasaran sebagai portofolio investasi RDPT tersebut,” tutur dia
Aturan ketiga, kata Luthfy Zain, OJK merelaksasi berupa penyesuaian nilai minimal investasi untuk setiap nasabah pada pengelolaan portofolio efek bagi kepentingan nasabah individual (KPD) dari minimum Rp10 miliar menjadi Rp5 miliar.
“Ini untuk mengantisipasi WP yang melakukan repatriasi dana dalam jumlah kurang dari Rp10 miliar. Dana tersebut dapat diinvestasikan di KPD,” papar dia.
Dia menegaskan, selama dana nasabah RDPT maupun KPD belum diinvestasikan pada perusahaan sasaran atau portofolio efek, MI yang mengelola RDPT diberikan keleluasaan menempatkan dana tersebut pada deposito di bank persepsi lebih dari 10 persen dari nilai aktiva bersih (NAB).
Sedangkan KPD diberikan keleluasaan menempatkan dana tersebut pada deposito di bank persepsi lebih dari 25 persen dari dana nasabah KPD.

bs
portal berita medan
informatif & terpercaya