Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

KPK Tetapkan Gubernur Sultra Tersangka
rakyatmedan.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (NA) jadi tersangka.

Dia diduga memperkaya diri sendiri dengan mengeluarkan sejumlah surat keputusan (SK) Izin Usaha Pertambangan pada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB).

"Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak lagi. Menetapkan NA, Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai tersangka," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif dalam konfrensi pers di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (23/8).

Laode membeberkan, Nur Alam sudah menerima duit dari PT AHB sejak 2009-2014. Modusnya, mengeluarkan surat izin pertambangan kepada orang atau perusahaan tertentu dengan timbal balik. "Diketahui ternyata ada kick back yang disampaikan kepada yang mengeluarkan izin," ujar Laode.

SK yang dikeluarkan Nur Alam yakni SK persetujuan pencadangan wilayah pertambangan eksplorasi, SK persetujuan izin usaha pertambangan, eksplorasi dan SK persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan ekslorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT AHB.

PT AHB diketahui perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana Sulawesi Tenggara. SK diduga tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Laode menyebut, kasus yang menjerat Nur Alam bukan operasi tangkap tangan. KPK sejak awal membangun kasus ini mulai dari penyelidikan hingga penyidikan dan menetapkan tersangka.

Nur Alam diduga melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (rm/mt)

portal berita medan
informatif
& terpercaya