Gubernur Sultra Jadi Tersangka, KPK Ingatkan Kepala Daerah Kaya SDA

33
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.
Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam.

Gubernur Sultra Jadi Tersangka, KPK Ingatkan Kepala Daerah Kaya SDA

rakyatmedan.com
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Nur Alam sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang terkait penerbitan izin usaha pertambangan kepada PT Anugerah Harisma Barakah (AHB) di Kabupaten Bombana dan Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara selama periode 2009 hingga 2014.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif menegaskan, penetapan Nur Alam sebagai tersangka merupakan peringatan bagi kepala daerah tingkat provinsi yang memiliki sumber daya alam (SDA) melimpah, terutama di sektor pertambangan. Hal ini lantaran penerbitan IUP yang di dalamnya terdapat kick back atau imbal balik dari perusahan tambang seperti yang diduga dilakukan Nur Alam merupakan modus korupsi yang sering terjadi di daerah yang kaya akan SDA.

“(Nur Alam) mengeluarkan surat izin usaha pertambangan kepada orang atau perusahaan tertentu tapi di dalamnya diketahui ternyata ada kick back yang disampaikan kepada yang mengeluarkan izin. Modusnya tidak terlalu sophisticated seperti biasa saja dan sering jadi modus yang sama kepada daerah-daerah yang punya SDA yang banyak. KPK kembali ingatkan kepada gubernur yang punya kewenangan karena (penerbitan) IUP sudah ditarik dari bupati ke provinsi hal ini semoga tidak terjadi lagi,” kata Syarif dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8).

Untuk itu, Syarif menyatakan, gubernur, maupun kementerian dan lembaga harus berhati-hati dalam memberikan izin pertambangan. Dikatakan, pemberian izin tambang harus sesuai dengan sistem tata kelola dan peraturan yang ada.

“Semoga kasus ini menjadi bahan pelajaran kepada provinsi yang lain juga kepada kementerian dan lembaga agar dalam memberikan izin pertambangan harus diperhatikan dengan benar sistem tata kelola dan peraturan di dalamnya agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran seperti yang ditemukan dalam kasus ini,” paparnya.

Syarif menyatakan, sektor SDA merupakan salah satu fokus KPK lantaran menjadi salah satu sumber pendapatan keuangan negara selain pajak. KPK pun telah melakukan kajian di sektor pertambangan sejak 2011 lalu.

“Di sektor pertambangan (KPK) sudah melakukan kajian sejak 2011 sampai sekarang ini adalah fokus KPK. Kami sangat berharap kasus-kasus yang berhubungan dengan pertambangan ini tidak terjadi di masa yang akan datang,” harapnya. (rm/sp)

portal berita medan
informatif & terpercaya