Menko Perekonomian Darmin Nasution. (AFP PHOTO/Adek Berry)
Menko Perekonomian Darmin Nasution. (AFP PHOTO/Adek Berry)


Pemerintah Pangkas 22 Izin Pengembangan Rumah Murah

rakyatmedan.com
Paket kebijakan ekonomi ke-13 soal pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) baru saja diumumkan pemerintah. Percepatan izin diperlukan untuk mewujudkan program ini.

Menurut Menko Perekonomian Darmin Nasution, pemerintah akan menghapus berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan pengembang rumah untuk MBR. Setidaknya, 22 izin akan dipangkas.

"Semua diidentifikasikan sebanyak 33 perizinan dan tahapan dideregulasi menjadi 11 perizinan dan tahapan, serta mempercepat waktu penyelesaian," kata Darmin usai menghadiri ratas bersama Presiden Joko Widodo di kantor Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (24/8).

Pengurangan perizinan dan tahapan serta percepatan waktu penyelesaian memangkas jumlah hari secara signifikan. Awalnya, penyelesaian semua proses itu memakan 769 hingga 981 hari. Pemerintah akhirnya memotong waktu menjadi 44 hari.

Beberapa perizinan dihilangkan dalam proses tersebut. Beberapa di antaranya, pemotongan izin lokasi dengan waktu 60 hari kerja, rekomendasi peil banjir (acuan ketinggian tanah untuk pembangunan perumahan) dengan waktu 30-60 hari kerja, dan persetujuan gambar master plan dengan waktu tujuh hari.

Surat permohonan pengesahan gambar site plan yang memakan waktu 5-7 hari kerja juga dihapus. Selain itu, pemerintah juga menghapus persetujuan dan pengesahan gambar site plan (5-7 hari kerja); izin cut and fill (5 hari kerja); dan Amdal (30 hari kerja).

Sementara itu pemerintah juga menggabungkan izin proposal pengembang apabila tanah belum bersertifikat; izin pemanfaatan tanah atau izin pemanfaatan ruang digabung dengan tahap pengecekan RUTR/RDTR wilayah (KRK) dan pertimbangan teknis petagunaan tanah, pengesahan site plan diproses bersamaan izin lingkungan.

"Pengesahan site plan diproses bersamaan izin lingkungan yang mencakup SPPL, rekomendasi damkar, dan retribusi penyediaan lahan pemakaman atau menyediakan pemakaman," ujar Darmin.

Sedangkan percepatan proses perizinan berlaku untuk SPH atas tanah dari pemilik tanah kepada developer. Dari yang awalnya 15 hari kerja dipercepat menjadi tiga hari kerja. Pengukuran dan pembuatan peta bidang tanah dari 90 hari menjadi 14 hari kerja; penerbitan IMB induk dan pemecahan IMB dari 30 hari menjadi tiga hari.

Evaluasi dan penerbitan SK penetapan hak atas tanah dari 213 hari menjadi tiga hari kerja; penerbitan sertifikat induk HGB atas nama pengembang dari 90 hari menjadi tiga hari kerja.

Penerbitan PBB induk dalam rangka SHGB induk dari lima hari menjadi satu hari kerja; pemecahan sertifikat atas nama pengembang dari 120 hari menjadi lima hari kerja; pemecahan PBB atas nama konsumen dari 30 hari menjadi tiga hari kerja.

Melalui pengurangan dan penghapusan itu, biaya pengurusan perizinan menjadi 30 persen dari biaya saat ini. "Turun sebesar 70 persen," pungkas Darmin. (rm/mt)

portal berita medan
informatif & terpercaya