Medan | rakyatmedan – Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH resmi menutup Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Medan Tahun 2019, di Emerald Garden Hotel Medan, Rabu (13/03/2019). Forum yang berlangsung selama 3 hari ini telah berhasil merumuskan berbagai alternatif program dari masing-masing sektor pembangunan yang diprioritaskan untuk Tahun 2020.

Selanjutnya, dalam forum tersebut, berbagai masalah, tantangan dan isu strategis pembangunan kota, baik yang berskala lokal, regional, maupun nasional telah dibahas, dan didiskusikan bersama.

Eldin juga mengungkapkan kegembiraannya karena selama berlangsungnya acara Musrenbang para peserta memiliki semangat dan komitmen yang tinggi terhadap pembahasan berbagai program prioritas pembangunan kota yang akan diwujudkan di Tahun 2020.

“Saya sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada seluruh peserta yang dengan komitmen bersama sehingga Forum Musrenbang RKPD Tahun 2020 ini telah merekomendasikan berbagai formulasi kebijakan yang diperlukan bagi penetapan arah dan kebijakan umum, pembangunan kota, serta strategi dan prioritas anggaran Tahun 2020,” ujarnya penuh antusias.

Disamping itu, lanjut walikota, Forum Musrenbang ini juga telah berhasil merumuskan berbagai indikasi program dari masing-masing misi pembangunan yang ditetapkan.

“Seluruh saran/masukan tersebut akan menjadi masukan penting dalam pemutakhiran rencana kerja pembangunan kota Tahun 2020 nantinya,” ucap walikota.

Eldin percaya proses perencanaan yang sistematis dan berdasarkan azas mufakat dan musyawarah dengan segenap stakeholders pembangunan kota, akan mampu mendorong percepatan dan perluasan laju pembangunan kota pada masa yang akan datang

“Dukungan dan partisipasi dari segenap pelaku pembangunan serta perencanaan yang sistematis memberikan hasil yang maksimal dalam menggali potensi dan sumber daya pembangunan kota yang kita miliki,” ungkapnya

Berdasarkan musyawarah yang telah dilaksanakan, walikota menyampaikan beberapa hal yang menjadi catatan penting dari pelaksanaan Forum Musrenbang RKPD Tahun 2020 ini, di antaranya, pertama, Forum Musrenbang kali ini, dinilai cukup aspiratif, sehingga mencerminkan optimisme dari semua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Kedua, partisipasi dan semangat peserta mengikuti Forum ini ternyata mampu mendorong Forum Musrenbang ini untuk menghasilkan kesepakatan tentang arah kebijakan, dan prioritas program pembangunan kota Tahun 2020 secara demokratis dan rasional.

Selanjutnya, ketiga komitmen moral dalam Forum perencanaan pembangunan kota ini juga diharapkan mampu menjaga harapan seluruh warga kota untuk terus membangun kota lebih baik pada masa yang akan datang, berdasarkan potensi yang kita miliki.

Sementara itu, Kabid Data Monitoring dan Evaluasi Bappeda Kota Medan Ir Makmur Sitanggang MSi menyampaikan rumusan dan kesepakatan Murembang RKPD Kota Medan Tahun 2020. Dengan Pagu Indikatif Pemko Medan untuk tahun 2020 sebesar Rp3.961.452.113.572.

Dengan perincian sebagai berikut: untuk Dinas Pendidikan dengan jumlah 10 program, 10 kegiatan dengan pagu sebesar Rp436.319.798.766, Dinas Kesehatan dengan jumlah 18 program, 83 kegiatan dengan pagu sebesar Rp577.424.742.108, Dinas Pekerjaan Umum dengan jumlah 11 program, 49 kegiatan dengan pagu sebesar Rp509.407.429.710.

Kemudian, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang dengan jumlah 13 program, 91 kegiatan dengan pagu sebesar Rp361.036.095.012, Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran dengan jumlah 6 program, 29 kegiatan dengan pagu sejumlah Rp17.399.442.021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan jumlah 12 program, 46 kegiatan dengan pagu sebesar Rp9.999.000.000, Satpol PP dengan jumlah 10 program, 41 kegiatan dengan pagu sebesar Rp44.999.997.879, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan jumlah 6 progran, 38 kegiatan dengan pagu sebesar Rp6.950.249.485, Dinas Sosial dengan jumlah 11 program, 42 kegiatan dengan pagu sebesar Rp7.999.979.773.

Selanjutnya, Dinas Ketenagakerjaan dengan jumlah 10 program, 43 kegiatan dengan pagu sebesar Rp9.779.999.260, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dengan jumlah 16 program, 115 kegiatan dengan pagu sebesar Rp16.000.000.000, Dinas Ketahanan Pangan dengan jumlah 5 program, 79 kegiatan dengan pagu sejumlah Rp19.997.889.929, Dinas Lingkungan Hidup dengn jumlah 11 program, 73 kegiatan dengan pagu sebesar Rp10.904.332.489, Dinas Kebersihan dan Pertamanan dengan jumlah 11 program, 80 kegiatan dengan pagu sebesar Rp607.065.609.328, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan jumkah 8 program, 37 kegiatan dengan pagu sebesar Rp18.399.999.551.

Lalu, Dinas pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan jumlah 14 program, 77 kegiatan dengan pagu sebesar Rp12.453.901.242, Dinas Perhubungan dengan jumlah 12 program, 57 kegiatan dengan pagu sebesar Rp73.904.366.082, Dinas Komunikasi dan Informatika dengan jumlah 8 program, 46 kegiatan dengan pagu sebesar Rp30.999.998.236, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah dengan jumlah 8 program, 71 kegiatan dengan pagu sebesar Rp15.447.999.361, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan jumlah 8 program, 43 kegiatan dengan pagu sebesar Rp10.999.999.711, Dinas Pemuda dan olahraga dengan jumlah 12 program, 68 kegiatan dengan pagu sebesar Rp18.600.000.000, Dinas Kebudayaan dengan jumlah 11 program, 38 kegiatan dengan pagu sebesar Rp11.699.999.921, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan jumlah 11 program, 87 kegiatan dengan pagu sebesar Rp10.499.999.825.

Menyusul, Dinas Pariwisata dengan jumlah 8 program, 50 kegiatan dengan pagu sebesar, Rp30.999.996.862, Dinas Pertanian dan Perikanan dengan numlah 19 program, 106 kegiatan dengan pagu sebesar Rp21.607.918.486, Dinas Perdagangan dengan jumlah 10 program, 50 kegiatan dengan pagu sebesar Rp24.999.980.378, Dinas Perindustrian dengan jumlah 11 program, 45 kegiatan dengan Pagu sebesar Rp8.612.040.797, Pagu Indikatif Bagian sebesar Rp276.023.970.530, Sekretariat DPRD dengan jumlah 11 program, 48 kegiatan dengan pagu sebesar Rp160.987.162.098, Pagu Indikatif Kecamatan sebesar Rp483.839.029.389.70.

Dan yang terakhir, Inspektorat dengan jumlah 6 program, 41 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 18.500.000.000, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan jumlah 9 program, 50 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 11.500.000.000, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dengan jumlah 9 program, 62 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 44.999.995.667, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan jumlah 9 program, 42 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. Rp. 18.591.290.015, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan jumlah 10 program, 70 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 17.999.999.821, dan Badan Penelitian dan Pengembangan dengan jumlah 8 program, 24 kegiatan dengan pagu sebesar Rp. 4.499.899.839. (rm-05)