Jakarta | rakyatmedan – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah Walikota Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) berpergian ke luarnegeri.

Zulkifli sudah ditetapkan sebagai tersangka dua perkara, yaitu tindak pidana korupsi terkait Dana Alokasi Khusus (DAK) dan penerimaan gratifikasi.

“KPK telah mengirimkan surat ke Imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap tersangka ZAS, Wali Kota Dumai,” kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah, Sabtu (04/05/2019).

Febri menjelaskan, pencegahan luarnegeri itu berlaku mulai 3 Mei 2019. Bila dihitung enam bulan ke depan, maka pencegahan itu akan berlaku hingga November 2019.

“Dicegah ke luar negeri selama enam bulan terhitung 3 Mei 2019,” ujar Febri.

Diketahui, KPK menetapkan Walikota Dumai 2016-2021, Zulkifli Adnan Singkah sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.

Kasus yang menjerat Zulkifli ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap pengurusan dana perimbangan daerah yang telah menjerat anggota Komisi XI dari Fraksi Demokrat Amin Santono; Kasie Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Permukiman pada Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemkeu), Yaya Purnomo; konsultan dan perantara suap Eka Kamaludin; serta pengusaha Ahmad Ghiast.

Dalam kasus suap, Zulkifli diduga menyuap Yaya Purnomo dan kawan-kawan sebesar Rp550 juta. Suap tersebut diduga terkait pengurusan anggaran DAK APBN-P Tahun 2017 dan APBN Tahun 2018 Kota Dumai.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Zulkifli disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.