Jakarta | rakyatmedan – Kemendikbud telah menyerahkan hasil ujian nasional (UN) untuk SMK,SMA, MA, dan program kesetaraan Paket C kepada pemerintah daerah pada 3 Mei 2019. Hasilnya, rata-rata nilai UN untuk semua jenjang dan mata pelajaran mengalami peningkatan.

“Sekarang ini (nilainya) murni, karena sudah hampir seratus persen menyelenggarakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Ternyata tahun ini menunjukkan kenaikan, meskipun sedikit,” kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud, Totok Suprayitno, dalam taklimat media tentang hasil UN tahun 2019, di Jakarta, Selasa (07/05/2019).

Ujian nasional tahun 2019 diikuti 8,3 juta peserta didik dengan 103.000 satuan pendidikan. Sebanyak 91 persen atau lebih dari 7,5 juta peserta didik dan warga belajar mengikuti UNBK atau meningkat 19 persen dari jumlah peserta UNBK tahun 2018.

Sebagai cermin hasil pembelajaran, Totok berharap hendaknya hasil UN menjadi umpan balik peningkatan mutu pembelajaran di kelas. Kemendikbud sendiri akan menganalisa secara komprehensif capaian hasil UN untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi capaian.

“Hasil UN ini selanjutnya akan dianalisis untuk mendiagnosa topik-topik yang harus diperbaiki di setiap sekolah untuk setiap mata pelajaran UN. Hasil analisis tersebut akan didistribusikan ke semua dinas pendidikan untuk ditindaklanjuti dengan program-program peningkatan mutu pembelajaran,” tutur Totok.

Totok menambahkan, Kemendikbud akan terus meningkatkan kualitas dan komposisi soal ujian nasional.

Menurut Kabalitbang, siswa perlu berlatih berpikir memecahkan soal-soal yang memerlukan cara berpikir tingkat tinggi atau HOTS (Higher Order Thinking Skills).

“Soal-soal HOTS pelan-pelan dinaikkan. Lambat laun kita tingkatkan komposisinya dari tahun ke tahun,” kata Totok.

Selain itu, Kemendikbud akan mendorong peningkatan jumlah peserta UNBK.

“Kami berharap Kementerian Kominfo (Komunikasi dan Informatika) tahun depan bisa menjangkau semua titik yang saat ini belum terjangkau akses internet. Sehingga tahun depan persoalan akses ini tidak ada lagi. Tinggal persoalan menyediakan perangkat komputer di sekolah-sekolah saja,” harap Kabalitbang