Medan I rakyatmedan – Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) soroti dugaan terjadi kartel pada kasus mahalnya harga tiket pesawat dan tender di Sumatera Utara.

“Kami masih terus menyelidiki dugaan terjadi kartel pada kasus kenaikan harga tiket penerbangan domestik,” kata Komisioner KPPU Dinni Melanie, Jumat (24/5/2019).

Menurut Dinni pada acara Forum Jurnalis/Buka Puasa Ramadhan di Kantor KPPU Wilayah I (Sumut, Sumbar, Aceh, Riau dan Kepulauan Riau) yang dipandu Kepala KPPU Wilayah I, Ramli Simanjuntak, KPPU , masih terus melakukan pengumpulan indikasi dan tahap pemeriksaan pendahuluan pada kasus dugaan kartel harga tiket pesawat tersebut.

Pada pertemuan itu Dini didampingi Komisioner KPPU lainnya Yudi Hidayat dan Guntur Syahputra Saragih mengakui dugaan kartel pada naik dan mahalnya harga tiket penerbangan masuk dalam salah satu kasus yang ditangani KPPU.

Senada dikatakan Guntur Syahputra Saragih. Pihaknya telah meminta klarifikasi dari berbagai terkait menyangkut mahalnya harga tiket pesawat yang diduga dampak adanya kartel.

” Kami sudah meminta keterangan dari Kementerian Perhubungan sebagai regulator dan juga sudah memanggil beberapa maskapai penerbangan,” ungkapnya.

Dari pemanggilan itu, KPPU sudah mendapatkan beberapa data yang dibutuhkan.

“Saat ini kasusnya masih dalam proses ke penyelidikan dengan mencari alat bukti,” katanya.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita) Sumut, Solahuddin Nasution, menilai dugaaan kartel pada harga tiket penerbangan udara itu semakin kuat dengan terbentuknya dua kelompok usaha penerbangan.

Kemudian ditambah masih bertahannya kedua kelompok usaha penerbangan itu di harga tiket yang mahal walau permintaan sedang sepi.

“KPPU memang harus menyelidiki dugaan kartel pada harga tiket pesawat udara itu,” katanya.

Selain kasus dugaan kartel kenaikan harga pesawat, KPPU juga menyoroti poses pengadaan barang dan jasa pemerintah mendominasi perkara persaingan usaha di Sumatra Utara mencapai 71% dari total perkara.

Guntur Syahputra Saragih mengatakan tingginya perkara persaingan usaha yang berasal dari proses pengadaan barang dan jasa pemerintah bisa mengindikasikan adanya kesalahan di sisi panitia penyelenggara lelang dan
pelaku usaha peserta lelang.

Berdasarkan data KPPU tercatat perkara persaingan usaha di Sumatra Utara menyentuh lebih dari 25 atau hampir setara dengan jumlah perkara di Jakarta. Kondisi itu memperlihatkan
mayoritas Kanwil I perkara terbanyak di Sumut.

Dengan data tersebut, pihaknya menantang Pemprovsu untuk menunjukkan komitmennya. Menurutnya meskipun tender dilakukan dengan penerapan sistem elektronik ternyata masih memberikan celah rekayasa lelang hingga pemalsuan dokumen lelang.

Karena itu pihaknya meminta agar panitia penyelenggara lelang turut serta melaporkan indikasi pelanggaran di lapangan.

“Ssharusnya kelompok kerja melaporkan ke KPPU. Untuk itu saya siap menantang Gubsu,” tegasnya. ( rm-04)