Jakarta | rakyatmedan  – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima 94 laporan gratifikasi terkait hari raya Idul Fitri atau lebaran. Laporan gratifikasi tersebut diterima KPK sejak tanggal 20 Mei sampai 10 Juni 2019.

Jurubicara KPK, Febri Diansyah menyebut ada tujuh dari puluhan laporan yang diterima KPK merupakan laporan penolakan gratifikasi.

Di antaranya penerimaan 1 ton gula pasir kepada salah satu pegawai Pemda Lampung, lalu penerimaan barang parsel di lingkungan Kementerian, hingga pemberian uang Rp4 juta dengan sebutan THR.

“Sikap penolakan merupakan langkah terbaik yang perlu dilakukan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara,” kata Febri kepada wartawan, Selasa (11/06/2019).

Febri juga menyebut dari 87 laporan gratifikasi berupa makananan minuman hingga kain batik yang totalnya mencapai Rp66 juta.

KPK pun mengimbau agar penerimaan gratifikasi berupa makanan dan minuman itu diserahkan kepada warga yang membutuhkan.

“KPK menerima 87 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai total Rp66.124.983, sebagian besar laporan penerimaan gratifikasi tersebut berbentuk makanan dan minuman yang segera dapat diserahkan pada pihak yang membutuhkan seperti panti asuhan dan lain-lain,” ujarnya.

Terkait seluruh laporan ini, Febri mengatakan KPK akan memproses dalam batas waktu 30 hari. Nantinya, akan ditetapkan apakah barang gratifikasi ini menjadi milik negara, milik penerima, atau diberikan ke pihak lain sesuai aturan hukum.

Seperti diketahui, pada 8 Mei 2019, KPK telah mengeluarkan imbauan yang dituangkan dalam Surat Edaran (SE) KPK tentang Imbauan Pencegahan Gratifikasi terkait Hari Raya Keagamaan yang ditujukan kepada pimpinan instansi/kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah/BUMN/BUMD.

Sejumlah 200 lembaga pemerintah, seperti kementerian, BUMN, pemprov, dan pemda, juga telah mendukung surat edaran KPK terkait penolakan gratifikasi. KPK pun mengapresiasi langkah 200 lembaga itu.