Medan I rakyatmedan – Berita duka kembali menyelimuti nasib pekerja Indonesia. Kali ini musibah kebakaran pabrik korek api gas yang terjadi pada Jumat (21/6) di Desa Sambirejo, Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.

Pada peristiwa itu menewaskan sedikitnya 27 pekerja yang sedang berada di pabrik pada saat musibah terjadi. Seluruh korban tewas terjebak dalam ruangan pada saat api menghanguskan bangunan pabrik tempat mereka bekerja.

BPJS Ketenagakerjaan melalui Tim Layanan Cepat Tanggap yang dilakukan Kantor Cabang Binjai telah melakukan pendataan korban tewas yang telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan untuk segera mendapatkan haknya sebagai peserta.

Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna Syarif melalui keterangan tertulis yang diterima rakyatnedan, Minggu (23/06/2019) menyampaikan peserta yang menjadi korban musibah kebakaran pabrik korek api gas dipastikan akan mendapatkan manfaat dari program BPJS Ketenagakerjaan.

“Berdasarkan hasil verifikasi Tim Layanan Cepat Tanggap (LCT) yang telah kami turunkan di lapangan, saat ini tercatat 1 orang pekerja atas nama Gusliana merupakan pekerja yang berprofesi sebagai mandor di PT Kiat Unggul tercatat sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Binjai,” katanya.

PT Kiat Unggul terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sejak Juni 2015 dengan jumlah pekerja sebanyak 27 orang. Namun belakangan setelah musibah kemarin diketahui, PT Kiat Unggul memiliki 2 lokasi pabrik.

Pekerja yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan adalah untuk pabrik yang beralamat di Kabupaten Deli Serdang sedangkan pekerja yang berada di lokasi kejadian (Kabupaten Langkat) belum terdaftar.

Dalam hal ini PT Kiat Unggul termasuk dalam kategori Perusahan Daftar Sebagian (PDS) Tenaga Kerja.

Almarhumah Gusliana merupakan mandor yang sedang ditugaskan untuk mengawasi pabrik korek api gas di Kabupaten Langkat saat musibah terjadi.

Sebagaimana diketahui, sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, pekerja diberikan perlindungan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP).

Namun demikian sampai saat ini masih terdapat perusahaan yang belum tertib dalam melakukan pelaporan.

Perusahaan masih melakukan praktik pelanggaran yang di BPJS Ketenagakerjaan dikenal dengan istilah Perusahaan Daftar Sebagian (PDS).

PDS tersebut meliputi PDS upah dimana upah yang dilaporkan perusahaan belum upah yang diterima secara rutin oleh pekerja (take home pay).

PDS Tenaga Kerja dimana belum keseluruhan pekerja yang didaftarkan perusahaan dan terakhir PDS Program dimana perusahaan hanya mengikuti sebagian program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disebutkannya Gusliana, mandor yang bekerja di lokasi pabrik pada saat musibah terjadi, telah didaftarkan PT Kiat Unggul sejak Oktober 2018 dengan upah Rp.2.938.525,-.

“Atas hal tersebut BPJS Ketenagakerjaan hari ini telah melakukan layanan pendataan dan kunjungan ke rumah duka untuk memastikan ahli waris segera mendapatkan haknya. Tentunya kami menyatakan duka yang mendalam atas musibah yang terjadi dan kepada keluarga agar selalu tabah menghadapi cobaan ini,” terang Krisna.

Besaran santunan yang diberikan sebesar Rp.150,4 juta terdiri atas manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja meninggal dunia, jaminan hari tua dan jaminan pensiun yang akan dibayarkan secara lumpsum kepada ahli waris Gusliana.

“Kejadian yang telah menarik perhatian masyarakat ini tentunya menjadi perhatian kita bersama untuk lebih mengutamakan terhadap keselamatan pekerja khususnya di lingkungan tempat mereka bekerja,” katanya.

Disamping itu perusahaan juga harus memastikan seluruh pekerjanya sudah terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan tanpa terkecuali.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44/2015, dalam hal pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, maka perusahaan berkewajiban untuk memberikan santunan kepada pekerja yang besarannya minimal sama dengan santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan.

Atas peristiwa ini, pihaknya menghimbau kepada seluruh perusahaan agar selalu tertib dalam melaporkan jumlah pekerja dan upah yang diterima pekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami juga merasa prihatin bila pekerja atau ahli waris yang mengalami musibah tidak menerima haknya sebagaimana semestinya. Kami berharap kejadian seperti ini tidak terulang kembali,” tutup Krishna.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis mengatakan pihaknya menyayangkan dari semua korban, hanya satu saja yang didaftarkan. Sehingga yang lain tidak mendapatkan hak haknya sebagai pekerja.

“ Tidak boleh ada diskriminasi dalam melindungi pekerja. Yang tidak karyawan pun, pemberi kerja harus mempunyai tanggung jawab moril untuk mendaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, “ kata Umardin.

Dia menyebutkan setiap pekerja wajib mendapatkan perlindungan kendati hanya bekerja sekali dalam sebulan.

Dia menambahkan BPJS Ketenagakerjaan akan menjadwalkan secepatnya untuk memberikan santunan kepada Guslina.

“ Kita maunya memberikan hak alamarhum secepatnya. Tapi kita juga berkoordinasi lagi dengan pihak lain seperti Pemrov. Senin besok, 24/6/2019 kita jadwalkan, “ tutup Umardin. (rm-04)