Medan | rakyatmedan – Pemko Medan dan Poldasu menjalin kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Tribarata Mapolda Sumut, Selasa (09/07/2019).

MoU yang ditandatangani itu mengenai Kesepakatan Bersama Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Kota Medan. Dengan MoU ini diharapkan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan.

Penandatanganan MoU ini dilakukan langsung Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Dadang Hartanto, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ikhwan Lubis, dan Kapoldasu Irjen Agus Andrianto.

Selain Wakapolda Sumut Brigjen Pol Mardiaz Khusin Dwihananto, penandatanganan MoU turut disaksikan Bupati Deliserdang Ashari Tambunan, Sekda Kota Medan Ir H Wiriya Akrahman MM beserta sejumlah kapolres.

Sebelum penandatanganan MoU dilakukan, lebih dulu ditampilkan slide show yang menerangkan bahwa MoU ini untuk menjamin keamanan dan ketertiban sehingga pelaksanaan program prioritas pembangunan dapat terwujud seperti yang diharapkan.

Sedangkan program prioritas pembangunan yang membutuhkan pengamanan itu di antaranya meliputi pembangunan infrastruktur, kebersihan, pendidikan dan kesehatan.

Di samping itu juga penataan pasar tradisional, toleransi beragama, pelayanan administrasi kependudukan, keamanan dan kenyamanan, iklim investasi, menata serta menambah fasilitas publik. Sebab, tanpa jaminan keamanan dipastikan proses pembangunan akan berjalan sangat lambat karena hilangnya rasa aman dan nyaman di tengah-tengah masyarakat.

Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH sangat mengapresiasi dilakukannya penandatanganan MoU dengan Polda Sumut tersebut.

Pasalnya ungkap walikota, Poldasu mendukung penuh seluruh program pembangunan yang dilaksanakan Pemko Medan dengan cara membantu menjaga kantibmas di Kota Medan senantiasa aman dan kondusif.

Dikatakan walikota, proses pembangunan sangat membutuhkan situasi kantibmas yang kondusif. Sekaitan itulah bilang walikota, kepolisian hadir sebagai lembaga yang dipercaya negara untuk menjaga situasi kantibmas di dalam negeri.

Di samping itu kepolisian juga sebagai institusi negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

“Artinya kepolisian adalah pihak yang paling diharapkan mampu berlaku adil, professional, modern, dan terpercaya dalam melaksanakan tugasnya. Untuk itu, saya sangat bahagia atas penandatanganan MoU yang dilaksanakan pagi ini. Semoga kerja sama ini akan senantiasa terjalin secara harmonis di masa kini dan mendatang,” kata walikota.

Selanjutnya walikota mengingatkan, meskipun menjaga situasi kantibmas adalah tugas utama kepolisian namun masyarakat harus mendukung penuh aparat kepolisian dalam mewujudkan suasana yang kondusif.

“Tanpa dukungan penuh dari masyarakat, jumlah personil kepolisian yang sangat terbatas tidak akan sanggup untuk menjaga situasi kantibmas agar tetap kondusif,” ungkapnya.

Sebelum menuntaskan sambutannya, walikota juga memaparkan, sebelum penandatanganan MoU dilakukan, Polda Sumut juga telah membantu Pemko Medan dalam penertiban papan reklame bermasalah di seluruh wilayah Pemko Medan. Kemudian membantu penertiban pedagang kaki lima (PK5) maupun parkir liar. Serta membantu membersihkan sungai yang mengalami pendangkalan akibat dipenuhi sampah sehingga memicu terjadinya genangan air maupun banjir.

Sementara itu, Kapoldasu Irjen. Agus Andrianto berharap, melalui penandatanganan MoU ini, kerjasama yang selama ini sudah terjadin dengan baik akan semakin baik dan erat lagi ke depannya.

“MoU ini menjadi payung dan mudah-mudahan bisa jadi pilot project ke depan. Jadi saya tidak mau MoU ini hanya sekadar formalitas namun bisa diimplementasikan sehingga masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” kata Kapoldasu.

Di kesempatan itu Kapoldasu juga menjelaskan, polisi mempunyai kewenangan yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh kepala daerah sesuai pasal 42 ayat 2 UU No. 2 Tahun 2002, dimana isinya menyebutkan, hubungan dan kerjasama di dalam negeri yang dilakukan terutama dengan unsur pemerintah daerah, penegak hukum, badan lembaga instansi lain serta masyarakat dengan mengembangkan asas partisipasi dan subsidialitas.

“Yang bisa mendorong itu ya penegak hukum. Penegakan hukum ini hanya boleh digunakan untuk keamanan. Bukan untuk menakut-nakuti orang dalam melaksanakan proses pembangunan. Oleh karena itu, dengan komunikasi dan silaturrahim yang telah terjalin mudah-mudahan terbangun rasa saling asah, saling asuh, saling asih, saling mengingatkan satu sama lain,” paparnya.

Usai penandatanganan MoU Pemko Medan, Polda Sumut juga melanjutkan penandatanganan MoU dengan Pemkab Deliserdang. Penandatanganan ini juga terkait Kesepakatan Bersama Bantuan Pengamanan Pelaksanaan Program Prioritas Pembangunan Pemkab Deliserdang. (rm-05)