Medan I rakyatmedan –  Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kantor Wilayah (Kanwil) I menduga Grab dan PT Teknologi Pengangkutan Indonesia (PT TPI) melakukan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat.

“Kasus ini sudah masuk dan akan segera disidangkan dalam waktu dekat ini,” ujar Komisioner KPPU, Guntur Syahputra, Sabtu (13/7/2019)

TPI adalah perusahan yang menaungi beberapa driver (pengemudi) di mana driver grab itu ada di TPI dan mandiri. Grab memberi perlakuan diskriminasi terhadap driver mandiri sedangkan para driver di TPI mendapatkan prioritas.

Guntur Syahputra mengatakan alat-alat bukti sudah cukup dan akan disidang dalam waktu dekat.

Langkah KPPU, sambung Guntur akan segera menggelar persidangan di mana dalam proses persidangan KPPU akan panggil semua pihak dan nantinya menjadi kewenangan majelis komisi yang menyidangkan.

Disebutkannya dalam persidangan nantinya apakah memberikan putusan bersalah dan atau tidak serta pengenaan dendanya jika terbuktu bersalah.

“Untuk sanksi dendanya bisa saja dikenakan hingga maksimum Rp25 miliar,” tegasnya seraya menyebutkan
haail rapat komisi memutuskan kasus ini sudah masuk dalam agenda persidangan berikutnya.

Guntur menyebutkan, bentuk diskriminasi yang dilakukan Grab salah satunya yakni untuk order ada prioritas untuk driver yang TPI.

“Seharusnya persaingan sehat baik driver yang ada di TPI dan mandiri memiliki peluang sama pada konsumen atau pengguna jasa. Jadi, penyelidikan itu sudah ada dari awal kita lakukan terkait ini,” ungkapnya.

Aplikasi OVO

Selain akan menyidangkan kasus diskriminasi Grab, KPPU juga akan melakukan penyelidikan terhadap aplikasi dompet digital milik Lippo Group, Ovo yang sudah digunakan di banyak area parkir mal dan pusat perbelanjaan karena diduga melakukan monopoli.

Guntur Syahputra mengatakan pihaknya saat ini masih meneliti sejumlah pusat perbelanjaan maupun mall soal indikasi memberikan prioritas beberapa tempat parkir menggunakan Ovo.

KPPU memiliki tugas dalam rangka mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Tugas tersebut pun dilaporkan secara berkala kepada presiden dan DPR yang memiliki fungsi penilaian atas rencana penggabungan maupun peleburan badan usaha, pengambilalihan saham, pengambilan aset, ataupun pembentukan usaha patungan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat.

Serta memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah berkaitan dengan praktik monopoli persaingan usaha tidak sehat. (rm -04)