Medan I rakyatmedan – Dalam melakukan sinergitas antara KPPU dengan notaris, KPPU Kanwil I mengadakan sosialisasi dengan tema “nilai-nilai dan prinsip persaingan usaha sehat serta keterkaitannya dengan notaris” di Hotel Santika Medan, Kamis (18/7/2019)

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Komisioner KPPU Dinni Melanie, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkumham Sumut Agustinus Pardede dan Dekan Fakultas Hukum USU Prof. Budiman Ginting, SH., M.Hum.

Fokus dari kegiatan sosialisasi ini berkaitan dengan penanganan perkara KPPU dalam hal pemanggilan notaris sebagai saksi. Kegiatan tersebut dihadiri Notaris yang berada di Kabupaten/ Kota Provinsi Sumatera Utara.

Dalam paparannya Dinni menyampaikan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berwenang untuk memanggil Saksi untuk diperiksa dan diminta keterangannya.

Namun kewenangan tersebut seringkali terbentur dengan adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaanya.

Salah satu perkara yang paling dominan di KPPU adalah terkait persekongkolan dalam tender. Dimana dalam contoh Putusan KPPU terdapat keterlibatan notaris yang dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain masuknya Akta Perubahan dalam rangka pinjam meminjam bendera.

“Disitulah peranan notaris, yaitu membantu KPPU untuk memberikan informasi adanya indikasi persekongkolan tender dan bagaimana peran notaris dalam mengantisipasi terjadinya persekongkolan tender,” kata Dinnie.

Untuk itulah KPPU merasa perlu melakukan pemanggilan terhadap notaris.

Menanggapi hal tersebut Agustinus mengatakan tugas Majelis Kehormatan Notaris yang antara lain melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan penyidik, penuntut umum, dan hakim dan memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan, dan proses peradilan.

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 66 ayat 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka untuk kepentingan proses peradilan yang dapat mengajukan permohonan pengambilan fotocopy minuta akta dan pemanggilan Notaris secara tegas disebutkan hanya Penyidik (Polri dan PPNS), Penuntut Umum (Jaksa) dan Hakim.

Tidak diatur terkait KPPU sebagai salah satu pihak yang dapat melakukan pemanggilan notaris.

Sedangkan Budiman Ginting memaparkan materi dengan tema Peranan Notaris Dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha.

Disebutkannya yang menjadi pokok permasalahan dan dibahas adalah apakah tugas dan wewenang notaris dalam perbuatan hukum yang dilakukannya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas akta yang dibuatnya.

Misalnya dalam perubahan AD PT, direksi, komisaris perusahaan yang diminta pemegang saham dan apakah dengan akta perubahan perusahaan menjadikan perusahaan menjadi merger, akuisisi,dan konsolidasi yang dalam perusahaan menimbulkan perbuatan persekongkolan jahat ataupun konspirasi jahat dan atau kerugian bagi pihak ketiga lainnya.

Budiman menekankan notaris tidak selalu mengetahui apa maksud dari para pihak dalam membuat akta dan memiliki kewajiban untuk merahasiakan para pihak. ( rm -04)