2019, PTS di Sumut Terapkan Kurikulum Pendidikan Antikorupsi 

217552

MedaI rakyatmedan – Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LL Dikti) Sumut Prof Dian Armanto mengatakan mulai tahun akademi 2019/2020 ini diharapkan perguruan tinggi swasta (PTS) di Sumut menerapkan pendidikan antikorupsi masuk dalam kurikulum.

“Kita harapkan kampus-kampus di Sumut memberlakukan pendidikan antikorupsi itu sebagai mata kuliah wajib khusus dan mata kuliah pilihan atau diinsersi dalam mata kuliah yang telah ada seperti Kewarganegaraan atau Pancasila,” kata Dian saat pelatihan dosen pengampu mata kuliah anti korupsi pada perguruan tinggi di lingkungan LLDikti I, Kamis (25/7/2019).

Menurut Dian, pendidikan antikorupsi itu sangat penting diterapkan di perguruan tinggi. Karena itu dilakukan pelatihan bagi dosen untuk selanjutnya diimplementasikan kepada mahasiswa baik dalam diskusi maupun pelatihan sehingga paham tentang korupsi

Sementara itu Fungsional Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK M. Indra Furqon mengatakan, perguruan tinggi wajib memasukkan mata kuliah antikorupsi.

“Kita berharap regulasi tentang pendidikan antikorupsi masuk mata kuliah itu bisa diterapkan pada
tahun ajaran 2019/2020 ini,” kata Indra

Diakuinya aturan tersebut memang sudah dirampungkan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan kini memasuki tahap harmonisasi regulasi di Kementerian Hukum dan HAM.

“Pendidikan antikorupsi itu setidaknya wajib masuk ke mata kuliah yang sudah ada menjadi mata kuliah tersendiri atau setidaknya model insersi,” katanya.

Dijelaskannya model insersi itu yakni memasukkan materi pendidikan antikorupsi ke mata kuliah yang saat ini sudah ada. Dengan demikian, kampus tak perlu mengalokasikan SKS khusus untuk mata kuliah antikorupsi.

Diakuinya mata kuliah yang ada saat ini, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, belum cukup ampuh menghentikan praktik-praktik korupsi.

Melalui pendidikan antikorupsi ini, pengajar diharapkan tidak sekadar menyampaikan pengetahuan, tetapi lebih pada menarik nilai-nilai antikorupsi itu.

Pengajar juga harus bisa menjadi role model yang menjadi panutan mahasiswa.

Menurut Indra, pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi bertujuan untuk menyiapkan generasi muda yang berintegritas sehingga menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi itu musuh bersama yang harus dihindari.

Dikatakannya nantinya pembelajaran antikorupsi dan pembelajaran wawasan kebangsaan dan bela negara akan dimasukan dalam Mata Kuliah Dasar Umum (MKDU).

Sementara itu Kabag Kelembagaan dan sistim informasi LLDikti wilayah I Sumut Dra. Faizah Binti Johan Alam Shah, M.Si dalam sambutannya menyebutkan pelatihan yang diikuti sekira 100 PTS ini juga menghadirkan narasumber dari ITB Prof Nanang.

Disebutkannya sesuai regulasi dari Kemenristekdikti yang akan segera terbit, maka setiap kampus diwajibkan memiliki kurikulum pendidikan antikorupsi baik ptn dan pts.

Untuk itu nanti Kepala LLDikti Wilayah I akan menyurati para rektor PTS si Sumut untuk mewajibkan pendidikan antikorupsi masuk kurikulum. ( rm-04)

Keterangan foto

Prof Dian Armanto (tengah) didampingi narasumber dari ITB Prof Nanang dan M. Indra Furqon dari KPK (kiri) diabadikan bersama Dra. Faizah Binti Johan Alam Shah, M.Si dan Qilda dari KPK (kanan) saat pelatihan dosen pengampu mata kuliah anti korupsi pada perguruan tinggi di lingkungan LLDikti I.