Medan | rakyatmedan – Pemko Medan revisi Perda Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Medan. Tujuan diadakannya rapat ini, untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan serta mempunyai daya saing dan daya tarik sebagai daerah tujuan investasi.

Demikian disampaikan Walikota Medan Drs H T Dzulmi Eldin S MSi MH diwakili Sekda Medan Ir Wiriya Alrahman MM saat memimpin Rapat Konsolidasi Subtansi Materi Revisi RTRW Kota Medan Tahun 2011 – 2031 di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Medan, Jumat (09/08/2019).

Dengan diadakannya rapat ini, diharapkan mampu memanfaatkan ruang daratan, lautan dan udara untuk aktifitas pembangunan kota berbasis ekonomi di sektor perdagangan dan jasa, pariwisata serta industri yang berwawasan lingkungan Kota Medan.

Dalam rapat ini, Sekda mengatakan revisi Perda Nomor 13 Tahun 2011 ini sudah sampai ketahapan menunggu persetujuan dari DPRD selanjutnya persetujuan dari Provinsi Sumut lalu ke Pemerintah pusat.

Selanjutnya Pemko Medan akan melakukan persetujuan. Seperti yang diketahui, Walikota telah menyampaikan Nota Kesepahaman kepada DPRD Kota Medan beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kabid Fisik dan Tata Ruang Bappeda Kota Medan Fery Ichsan menjelaskan terkait revisi RTRW Kota Medan yakni pemerataan pembangunan di kawasan utara, mengembangkan kawasan strategis sosial budaya, visi dan misi yang belum terakomodir secara spatial, dan rencana fasilitasi ekonomi.

Kemudian, Fery memgungkapkan melihat fungsi dari Kota Medan Nomor 26 Tahun 2009 menetapkan Kawasan Perkotaan Nasional Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo sebagai Pusat Kegiatan Nasional. Dalam kesempatan ini, Fery berharap RTRW Mebidangro dapat mendorong kawasan dan sekitarnya.

“Apalagi dengan adanya bandara Kualanamu diharapkan bisa mendorong jalan masuknya logistik hingga ke belawan,” ungkapnya.

Selain itu, tambah Fery, sebagian besar arahan pengolasian antara lain mangrove seluas 1029 Ha berada di kawasan utara, sementara diruang terbuka hijau kawasan perkotaan belum dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pola ruang kawasan lindung tersebut.

“Bisa kita lihat pengolasian mangrove dengan 1029 Ha berada di kawasan utara, sementara diruang terbuka hijau kawasan perkotaan belum dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan pola ruang kawasan lindung tersebut, misalnya kebutuhan RTH dalam rangka meminimalisir gas buangan CO2, dan kriteria lainnya,” tambah Fery. (rm-05)