Medan I rakyatmedan– Jurnalis selain dituntut memiliki etika dalam melakukan peliputan juga harus memiliki perspektif gender. Sebab hal itu penting di dunia pers.

“Perempuan dan anak harus memiliki tempat yang sama, bukan hanya sebagai pelengkap,” kata Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Uni Lubis pada pertemuan pelatihan tentang isu gender dan anak bagi SDM Media di Provinsi Sumatera Utara oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, di Medan, Rabu (14/8/2019).

Disebutkan Uni, dalam newsroom atau ruang redaksi, pimpinan redaksi bukan kekuasaan absolute sehingga jurnalis harus bisa menuangkan gagasannya agar dalam pemilihan angel tetap berpegang dengan perspektif gender.

Namun dia menyayangkan jurnalis khususnya jurnalis perempuan jika sudah di news room enggan berdebat bahkan terkesan mengalah.

Jurnalis perempuan yang masih menjadi minoritas dalam redaksi, diakuinya enggan terlibat dalam perdebatan yang substansial. Padahal mereka pintar.

“Karenanya diharapkan perempuan speak up (berbicara), supaya yang benar terungkap. Sehingga isi pemberitaan lebih persepektif gender,” ucap Uni.

Dia juga mengungkapkan, meski jumlah jurnalis perempuan di Indonesia sudah sampai 50%, namun perempuan masih masuk kelompok minoritas.

Padahal tujuan media, kata Uni salahsatunya adalah sebagai voising the voisless (menyuarakan yang tak bersuara). Karenanya jurnalis perempuan harus punya kepekaan terhadap persepektif gender ini.

Uni juga minta agar media harus intropeksi diri soal perspektif gander dan jangan jadi wartawan ‘salon” hanya mau melakukan peliputan yang ringan.l

Menurutnya tanpa perspektif gender dalam meliput kejahatan asusila, maka jurnalis cenderung untuk memberitakan secara serampangan.

Contohnya dalam menuliskan identitas korban, menggunakan diksi yang salah, dan akhirnya membuat perempuan menjadi korban untuk kedua kalinya setelah perlakuan kejahatan yang dialami.

Uni juga menyebutkan tanpa perspektif gender dalam meliput konflik, jurnalis akan terperangkap dalam perang kata-kata antar elit yang membuat solusi damai menjadi utopia. Sehingga perempuan dalam konflik akan digambarkan sebagai pihak yang lemah, tak berdaya.

Tanpa perspektif gender dalam meliput bencana misalnya, jurnalis akan fokus hanya kepada melaporkan kebutuhan makanan yang biasanya dijawab dengan memasok beras, mie instan dan pakaian bekas, padahal perempuan dan anak-anak di pengungsian memerlukan lebih dari itu, hal-hal yang spesifik.

Disebutkannya kalau masalahnya kembali lagi dengan kantor untuk urusan bisnis, maka wartawan bisa mencari orang atau tokoh yang disegani untuk menyampaikan hal ini.

” Mungkin bisa dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlundungan anak memberikan edukasi. Makanya penting ada pelatihan-pelatihan isu gender untuk jurnalis, pimred khususnya yang laki-laki, karena memang dunia pers masih dikuasai oleh laki-laki,” ungkapnya.

Uni menilai, media sering berteriak untuk kesetaraan gender. Namun di dalam manajemen sendiri masih belum persepektif gender.

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Hj Nurlela SH MAP.

Hadir juga pada pelatihan yang berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis (14-15/8/2019) Asisten Deputi Partisipasi Media Kemen PPPA Drs Fatahilah dan anggota Satgas Anti kekerasan dewan pers Kamsul Hasan. ( rm -04)

I rakyatmedan- Jurnalis selain dituntut memiliki etika dalam melakukan peliputan juga harus memiliki perspektif gender. Sebab hal itu penting di dunia pers.

“Perempuan dan anak harus memiliki tempat yang sama, bukan hanya sebagai pelengkap,” kata Ketua Umum Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI), Uni Lubis pada pertemuan pelatihan tentang isu gender dan anak bagi SDM Media di Provinsi Sumatera Utara oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak RI, di Medan, Rabu (14/8/2019).

Disebutkan Uni, dalam newsroom atau ruang redaksi, pimpinan redaksi bukan kekuasaan absolute sehingga jurnalis harus bisa menuangkan gagasannya agar dalam pemilihan angel tetap berpegang dengan perspektif gender.

Namun dia menyayangkan jurnalis khususnya jurnalis perempuan jika sudah di news room enggan berdebat bahkan terkesan mengalah.

Jurnalis perempuan yang masih menjadi minoritas dalam redaksi, diakuinya enggan terlibat dalam perdebatan yang substansial. Padahal mereka pintar.

“Karenanya diharapkan perempuan speak up (berbicara), supaya yang benar terungkap. Sehingga isi pemberitaan lebih persepektif gender,” ucap Uni.

Dia juga mengungkapkan, meski jumlah jurnalis perempuan di Indonesia sudah sampai 50%, namun perempuan masih masuk kelompok minoritas.

Padahal tujuan media, kata Uni salahsatunya adalah sebagai voising the voisless (menyuarakan yang tak bersuara). Karenanya jurnalis perempuan harus punya kepekaan terhadap persepektif gender ini.

Uni juga minta agar media harus intropeksi diri soal perspektif gander dan jangan jadi wartawan ‘salon” hanya mau melakukan peliputan yang ringan.l

Menurutnya tanpa perspektif gender dalam meliput kejahatan asusila, maka jurnalis cenderung untuk memberitakan secara serampangan.

Contohnya dalam menuliskan identitas korban, menggunakan diksi yang salah, dan akhirnya membuat perempuan menjadi korban untuk kedua kalinya setelah perlakuan kejahatan yang dialami.

Uni juga menyebutkan tanpa perspektif gender dalam meliput konflik, jurnalis akan terperangkap dalam perang kata-kata antar elit yang membuat solusi damai menjadi utopia. Sehingga perempuan dalam konflik akan digambarkan sebagai pihak yang lemah, tak berdaya.

Tanpa perspektif gender dalam meliput bencana misalnya, jurnalis akan fokus hanya kepada melaporkan kebutuhan makanan yang biasanya dijawab dengan memasok beras, mie instan dan pakaian bekas, padahal perempuan dan anak-anak di pengungsian memerlukan lebih dari itu, hal-hal yang spesifik.

Disebutkannya kalau masalahnya kembali lagi dengan kantor untuk urusan bisnis, maka wartawan bisa mencari orang atau tokoh yang disegani untuk menyampaikan hal ini.

” Mungkin bisa dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlundungan anak memberikan edukasi. Makanya penting ada pelatihan-pelatihan isu gender untuk jurnalis, pimred khususnya yang laki-laki, karena memang dunia pers masih dikuasai oleh laki-laki,” ungkapnya.

Uni menilai, media sering berteriak untuk kesetaraan gender. Namun di dalam manajemen sendiri masih belum persepektif gender.

Kegiatan tersebut dibuka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Sumut Hj Nurlela SH MAP.

Hadir juga pada pelatihan yang berlangsung dua hari, Rabu dan Kamis (14-15/8/2019) Asisten Deputi Partisipasi Media Kemen PPPA Drs Fatahilah dan anggota Satgas Anti kekerasan dewan pers Kamsul Hasan. ( rm -04)