SATYALANCANA: Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, memberikan ucapan selamat kepada Kepala LPMP Sumut, Afrizal Sihotang ST MSi, yang menerima tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun saat upacara peringatan HUT ke-74 RI di Kantor Kemendikbud, Jakarta.

Medan | rakyatmedan -Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara (Sumut) telah melakukan pemetaan kualitas pendidikan kepada 14.300 an sekolah mulai dari sekolah dasar (SD) hingga menengah atas (SMA)/sederajat di daerah Sumutm

“Pemetaan pendidikan itu dilakukan sesuai tugas pokok dan fungsinya, dengan tujuan agar kualitas pendidikan merata dan sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang ditentukan,” kata Kepala LPMP Sumut, H Afrizal Sihotang ST MSi di kantornya, Medan Sunggal, Selasa (20/8/2019).

Menurut Afrizal, untuk mencapai mutu pendidikan secara nasional itu sekolah harus dengan memenuhi delapan standar yang ditetapkan Kemendikbud.

Kedelapan standar mutu pendidikan itu yaknistandar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana,standar pengelolaan, standar pembiayaan dan
standar penilaian pendidikan.

Menurut Afrizal, dengan dilakukannya pemetaan pendidikan itu diharapkan pemerintah daerah menjadikan rapor mutu sekolah sebagai acuan perencanaan pembangunan pendidikan di daerah masing-masing.

Dengan demikian kualitas pendidikan bisa meningkat dan sejalan dengan visi Sumber Daya Manusia Unggul, Indonesia Maju.

Disebutkannya berdasarkan rapor mutu itu, sebanyak 80 persen sekolah di provinsi ini belum mampu memenuhi delapan SNP.

Karena itu pihaknya mengharapkan pemda dan para pemangku kepentingan pendidikan lainnya untuk menjadikan rapor mutu sekolah itu sebagai acuan perencanaan kebijakan sehingga kualitas pendidikan di provinsi ini meningkat.

Afrizal mengutarakan, daerah juga harus menjadikan Peraturan Mendikbud sebagai bagian dari perencanaan pembangunan pendidikan.

Menurutnya berdasarkan realitas yang ada, tidak sedikit pemangku kepentingan pendidikan, termasuk kalangan pengambil kebijakan, yang tidak memiliki latar belakang dunia pendidikan sehingga kebijakan yang diterbitkan kurang tepat.

Sebagai contoh adalah dalam pengangkatan kepala dan pengawas sekolah, maupun berbagai kebijakan pendidikan. Permendikbud terkait hal ini harus menjadi pedoman.

Selain itu, kerja sama antara kepala dinas, kepala dan pengawas sekolah harus dibangun untuk melahirkan kebijakan yang tepat.

Dalam kesemapatan itu Afruzal juga menyatakan rasa syukur atas pemberian tanda penghargaan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun yang diterimanya.

Mendikbud Muhadjir Effendy menyerahkan langsung satyalancana tersebut saat peringatan HUT Ke-74 RI di Kemdikbud, Jakarta, Sabtu (17/8).

“Saya bersyukur atas penghargaan Satyalancana Karya Satya ini. Penghargaan ini membuat kami termotivasi untuk berprestasi lebih baik pada masa mendatang,” ungkapnya. (rm-04)