Tangsel | rakyatmedan –  Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendukung impementasi kewajiban sertifikasi halal yang akan berlaku mulai 17 Oktober 2019. MUI berpandangan kewajiban bersertifikasi halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia sudah amat tegas di UU Jaminan Produk Halal.

Pernyataan itu dikemukakan Wakil Sekjen MUI Salahuddin Al-Aiyyubi pada Focus Group Discussion (FGD) Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Agama (RPMA) tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Hotel Santika BSD, Tangerang Selatan, Rabu (11/09/2019).

Al-Aiyyubi menegaskan BPJPH dan MUI adalah para-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal. Karenanya pihak-pihak ini, ditambah dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam penyelenggaraan JPH, harus menyiapkan diri dan bekerjasama untuk mensukseskannya. MUI sendiri menyiapkan banyak hal untuk menyongsong pemberlakuan kewajiban bersertifikat halal itu.

“Pimpinan MUI fokus dalam mendukung penyiapan pelaksanaan UU JPH. Kami di internal MUI juga menyiapkan perangkat yang menjadi tugas dan peran MUI dalam penyelenggaraan JPH,” terangnya.

Al-Aiyubi menambahkan, sejak menerima draf PMA dari BPJPH beberapa waktu lalu, MUI telah melakukan telah dan pembahasan rutin. Hasil telaah dalam bentuk Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dikirimkan ke BPJPH melalui Kemenko PMK. MUI juga sudah membentuk tim khusus yang ditugaskan pimpinan MUI untuk melanjutkan sertifikasi halal sesuai dengan regulasi halal yang baru.

Tokoh muda NU itu memandang produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Oleh karena itu, sebagaimana amanah UU dan PP, segala proses bisnis terkait dengan menjaga kehalalan produk menjadi tanggung jawab MUI.

“Sudah menjadi kewajiban MUI memastikan bahwa jaminan halal pada produk itu terlaksana melalui sertifikasi halal. Untuk itu kami harus memastikan setiap proses yang terkait dengan syariah yang menjadi kewenangan MUI terlaksana sebagaimana seharusnya,” ulasnya.

Koordinator Tim Pembahas RPMA ini mencontohkan hal-hal yang terkait syariah, di antaranya standar kehalalan produk, penilaian kesesuaian syariah Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), dan sertifikasi auditor halal. Dalam hal ini MUI mempunyai kewenangan menentukan jaminan halal dimaksud.

FGD dihadiri Kepala BPJPH Sukoso, Staf Ahli Menteri Agama Bidang Hukum dan Hak Azasi Manusia, Janedjri M. Gaffar, jajaran pejabat BPJPH terdiri atas Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Mastuki HS, Kepala Pusat Pembinaan dan Pengawasan Siti Aminah, dan Sekretaris BPJPH, M. Lutfi Hamid. Perwakilan MUI yang lain Abdul Kholik, anggota DPD Daerah Jawa Tengah, Sumunar Jati dari LPPOM MUI, S. Hadyati Maulidza, dan Ivon Widiahtuti.