Medan I rakyatmedan – Wakil Gubernur Sumatra Utara (Wagub Sumut), Musa Rajekshah, mengatakan, badan usaha milik daerah (BUMD) Pangan Sumut ditargetkan akan direalisasikan pada 2020.

“Targetnya tahun depan BUMD Pangan
yang dananya dari APBD itu sudah bisa dilaksanakan setelah disyahkan DPRD yang baru,” kata Musa Rajekshah usai rapat Kordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara, Rabu (18/9/2019) di lantai III Gedung BI Jalan Balai Kota Medan.

Menurut Ijeck ( sebutan akrabnya) selain perlunya pengaturan regulasi perdagangan lintas provinsi juga keberadaan BUMD Pangan agar dapat menjaga harga supaya tetap terkendali otomatis akan bisa meredam laju inflasi.

Disebutkannya BUMD Pangan rampung ini nantinya akan berfungsi untuk memotong mata rantai distribusi pangan yang masih panjang sehingga menyebabkan harga pangan yang sampai ke tangan konsumen menjadi sangat tinggi,

Menurutnya, memotong mata rantai distribusi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tingginya harga pangan di Sumut.

Saat ini, komoditas pangan di Sumut masih tinggi terutama komoditi dari sayuran cabe merah yang peningkatannya beberapa waktu yang lalu cukup tinggi di atas rata-rata. Meski kemudian selang beberapa waktu trennya sudah mulai turun.

“Itu juga yang menjadi pembahasan kita tadi kenapa hal ini terjadi sehingga mengakibatkan inflasi meningkat,” ungkap Ijeck didampingi Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat .

Diakui Ijeck pemasaran perdagangan dari hasil-hasil sayuran yang ada di Sumut tidak saja dijual di wilayah Sumatera Utara tapi juga menyeberang ke provinsi tetangga.

Disebutkannya perdangan lintas provinsi ini yang terjadi, sedangkan di Sumut sendiri pun produk komoditi pangan sayuran masih sangat dibutuhkan. Kondisi itu sebagai penyebab harga tinggi.

Dari hasil rakor dengan pihak Bank Indonesia dan juga dari pihak pemerintah provinsi se- Sumatera memberikan masukan yang juga akan bisa memberikan solusi ke depan.

“Ke depan kami sarankan perdagangan lintas provinsi itu juga harus ada regulasi yang mengaturnya karena menyangkut hajat hidup ekonomi masyarakat kita,” kata Ijeck

Dia mengakui yang namanya perdagangan itu bebas, orang bisa menjual kemana saja karena masih di wilayah Indonesia.

Dalam hal ini pemerintah akan memberikan masukan regulasi apa nantinya yang bisa diatur. Tapi yang terpenting adalah adanya regulasi daerah.

Menurutnya selama ini memang dari pemantauan pemerintah itu peran fungsinya tidak sampai ke bawah atau ke pengontrol harga pasar. Untuk itu Pemprovsu sudah mempersiapkan pembentukan BUMD Pangan yang akan direalisasikan pada 2020 mendatang

Keberadaan BUMD pangan ini nantinya bisa membeli hasil-hasil pertanian. Kemdian disimpan dan juga memasarkannya kembali. Dengan cara ini harga pasar itu bisa diikuti.

BUMD Pangan nantinya akan mengikuti pasar dan berperan andil jika selama ini hanya memantau tapi mulai waktu dekat ikut berperan serta. Mudah-mudahan hal ini ke depannya segera menjadi lebih membaik.

“Dengan demikian kita juga bisa menggerakan dan membangkitkan potensi dari pada pertanian kita. Dengan demikian bisa membangkitkan kesejahteraan bagi para petani yang selama ini harga dari petani rendah, sementara harga di pasar tinggi. Akibatnya petani tidak menikmatinya.
Harapan kita k edepan petani sejahtera harga pasar bisa kita kontrol. Masyarakat juga mendapatkan harga yang lebih baik,” ungkap Ijeck.

Kepala Perwakilan BI Sumut Wiwiek Sisto Widayat menambahkan, BUMD Pangan akan menjadi perpanjangan pemerintah daerah dalam melakukan kerja sama antardaerah, baik daerah-daerah yang satu provinsi maupun dengan provinsi lain.

Menurutnya dengan adanya BUMD Pangan ini nantinya untuk membeli komoditas pangan dari daerah-daerah yang surplus sehingga inflasi bisa ditekan.

“Kita optimis dengan adanya BUMD Pangan pengendalian inflasi akan lebih mudah. Petani dan masyarakat juga sama-sama untung,” jelasnya

Dari hasil rapat Kordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Sumatera Utara, kata Wiwiek untuk mencari solusi bagaimana inflasi itu bisa rendah.

Hasil rakor juga menyimpulkan beberapa poin yakni identifikasi komoditas yang berpotensi menyebabkan Inflasi, mengoptimalkan pengawasan terhadap pasar, mendorong inisiasi perdagangan antar daerah dan Infrastruktur dalam menjaga ketahanan pangan. ( rm-04)