Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Bahrawi

Jakarta | rakyatmedan – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi memastikan bakal menghormati dan melaksanakan prosedur hukum, usai ditetapkan sebagai tersangka suap dana hibah KONI oleh KPK.

“Saya sebagai warga negara Indonesia akan patuh dan mengikuti semua proses hukum yang ada dan sudah barang tentu kita harus junjung tinggi asas praduga tak bersalah,” ujar Imam Nahrawi di kediamannya di komplek Widya Chandra, dihimpun dari sejumlah tayangan media massa televisi nasional, Rabu malam (18/09/2019).

Imam meminta kepada semua pihak untuk tetap menghormati azas praduga tak bersalah.

Pascapenetapan ini, Imam Nahhrawi juga mengaku akan segera berkonsultasi kepada Presiden Jokowi terkait posisinya di kabinet. Terkait kemungkinan upaya praperadilan, politikus PKB tersebut belum berkenan mengungkapkan.

“Saya belum membaca apa yang disangkakan karenanya yang pasti semua proses hukum harus kita ikuti karena ini negara hukum. Dan sekali lagi jangan ada unsur-unsur di luar hukum,” katanya.

“Tentu saya sebagai warga negara punya hak juga untuk memberikan jawaban yang sebenar-benarnya agar proses hukum ini bisa berjalan dengan baik, dengan lancar,” katanya.

Imam Nahrawi ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya Miftahul Ulum yang telah ditahan lebih dulu pada pekan lalu. P

Penetapan status hukum itu merupakan pengembangan perkara yang telah menjerat Sekretaris Jenderal KONI, Ending Fuad Hamidy, Bendahara Umum KONI Jhonny E Awuy, Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen Adhi Purnomo dan Staf Kemenpora Eko Triyanto.

Ending dan Jhony telah diputuskan bersalah Pengadilan Tipikor Jakarta, sementara tiga lainnya masih menjalani persidangan.

Setelah mencermati fakta-fakta yang berkembang mulai dari proses penyidikan hingga persidangan dan setelah mendalami dalam proses penyelidikan, KPK menemukan bukti permulaan yang cukup dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi menerima hadiah atau janji terkait dengan penyaluran pembiayaan dengan skema bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018 dan dugaan penerimanan lainnya.

KPK menduga, dalam dalam rentang 2014-2018 Imam Nahrawi selaku menpora melalui Miftahul Ulum telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar.

Selain penerimaan uang tersebut, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam Nahrawi diduga juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar. Total penerimaan Rp26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018.