BERI KETERANGAN. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat saat memberikan keterangan kepada media.
BERI KETERANGAN. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sumut, Wiwiek Sisto Widayat saat memberikan keterangan kepada media.

Medan I rakyatmedan -Kemendagri telah mengeluarkan Surat Edaran di 2017 untuk mendorong implementasi elektronifikasi transaksi Pemda, dimana implementasi tersebut dipetakan berdasarkan tiga tahapan.

” Hingga saat ini, di Sumatera Utara (Sumut), hanya sembilan kantor pemerintahan (Pemda) yang mengimplementasikannya,” kata Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumut, Wiwiek Sisto Widayat di Medan, Sabtu (5/10/2010).

Kesembilan Pemda tersebut yakni Provinsi Sumut, Medan, Binjai, Karo, Deliserdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Langkat dan Tebingtinggi.

Disebutkannya tiga tahapan itu terdiri tahap satu yakni Inisiasi (sistem keuangan, payroll, teller), tahap dua yakni Transformasi (sistem keuangan, payroll, teller, SP2D online, CMS, EDC/Internet-SMS-Mobile Banking, transaksi pendapatan, transaksi belanja).

Sedangkan tahap tiga yakni Ekspansi (sistem keuangan, payroll, teller, SP2D online, CMS, EDC/Internet-SMS-Mobile Banking, integrasi CMS dengan e-keuangan, perluasan kanal pembayaran melalui fintech/e-commerce, transaksi pendapatan dan transaksi belanja

Pemanfaatan kanal pembayaran nontunai, sambungnya, dapat mendorong peningkatan PAD. Untuk itu, diperlukan beberapa penguatan agar elektronifikasi dapat diimplementasikan baik dari aspek regulasi, infrastruktur, kompetensi SDM maupun edukasi.

Dijelaskannya penguatan elektronifikasi dari aspek regulasi yakni penyediaan dasar hukum implementasi dan perluasan elektronifikasi transaksi di lingkungan Pemda, aspek infrastruktur yakni penguatan sinergi dengan industri untuk memperluas sebaran infrastruktur telekomunikasi dan akses keuangan.

Kemudian, aspek kompetensi yakni pendampingan dan pelatihan SDM terkait instrumen dan aplikasi sistem pembayaran nontunai serta akses preferensi yakni edukasi masyarakat terkait cara dan manfaat transaksi nontunai didukung perluasan ekosistem sistem pembayaran nontunai (digital).

Ekonomi digital, kata Wiwiek perlu terus dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, seimbang, inklusif dan berkelanjutan.

Sementara, implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah perlu terus diupayakan untuk meningkatkan inklusivitas, kesehatan fiskal serta efisiensi ekonomi. (rm -04)