PRASASTI. Mendag Enggartiasto Lukita menandatangani prasasti Kantor UPT Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk Medan disaksikan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah
PRASASTI. Mendag Enggartiasto Lukita menandatangani prasasti Kantor UPT Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk Medan disaksikan Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah

Medan I rakyatmedan- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita resmikan secara simbolis Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Tertib Niaga di 4 wilayah, yakni Medan, Surabaya, Bekasi dan Makassar.

“Pendirian Balai Pengawasan
Tertib Niaga yang mencakup beberapa provinsi ini bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan terhadap produk impor di luar kawasan pabean (post border),” ujar Mendag Enggartiasto Lukita di Jalan Sunggal Medan, Rabu (9/10/2019).

Pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri PANRB Nomor B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019.

Menurutnya Balai Pengawasan Tertib Niaga di Kota Medan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Sedangkan Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan wilayah Banten.

Untuk wilayah Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Makassar meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua.

Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga diiharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border di daerah yang akhirnya akan memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha,” ujar Mendag.

Ia menyampaikan, pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir.

Mendag mengakui penyeludupan barang-barang impor masih cukup tinggi. Untuk itu harus memastikan jika Indonesia termasuk Sumut, tidak dibanjiri barang-barang yang tidak sesuai peraturan atau ilegal.

“Jadi dengan adanya balai ini, diharapkan barang-barang yang beredar semuanya sudah ada izinnya dan lengkap,” katanya.

Pelaksanaan pengawasan di daerah merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan
dan pemerintah daerah dalam melindungi konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

“Semua bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi konsumen dari barang impor yang
tidak berkualitas dan tidak sesuai ketentuan,” ujar Mendag.

Sumut kata Mendag memiliki tantangan begitu besar. Berbagai hal muslihat ada di sini. Kalau ada barang ilegal di daerah lain misalnya, bisa jadi yang bilang itu dari Medan (Sumut) Padahal bisa jadi dari daerah lain.

” Saya percaya Sumut tidak seperti itu. Jadi simbol-simbol seperti ini harus dibuka secara terang-terangan,” ungkapnya.

Begitupun diakuinya jika Sumut menjadi salah satu tolak ukur untuk pengawasan di provinsi lain. Jadi jika Sumut sudah tertib, maka pengawasan di provinsi lain akan terkendali.

Sejak adanya peraturan terkait post border, peredaran barang impor ilegal diperkirakan justru lebih kencang.

Menurut Mendag, itu memang konsekuensi dari peraturan pengawasan di luar kawasan pabean. Karenanya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) diberikan arahan untuk bisa mengawasi pelaksanaan post border.

“Jika ketahuan mengedarkan barang-barang impor ilegal, maka akan didenda atau dicabut izin impornya,” katanya.

Menururnya ini sangat penting karena jika barang-barang ilegal beredar, tidak ada dampak ekonominya karena memang tidak terhitung. Selain itu, juga tidak bagus terhadap neraca perdagangan karena semakin menambah defisit. Karena barang-barang tersebut sudah terhitung sebagai impor tapi peredarannya tanpa izin.

“Dengan adanya Balai Pengawasan Tertib Niaga di Medan diharapkan pengawasan post border berjalan baik dan peredaran barang impor ilegal bisa dicegah,” ujarnya.

Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengapresiasi pembukaan UPT Balai Pengawasan Tertib Niaga di Medan yang kerjanya mencakup wilayah Sumatera.

“Kami berharap dengan adanya kantor Balai Pengawasan Tertib Niaga di Medan, konsumen dapat terlindungi dan pelaku usaha akan tertib dalam melakukan importasi,” katanya.

Wagub juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi atas kerja sama Kemendag dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara terkait Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Kehadiran PPNS tentu bisa meminimalkan importasi ilegal.

Menurutnya kehadiran Balai Pengawasan Tertib Niaga juga akan meningkatkan pengawasan post border di Sumut. Untuk itu pihaknya siap mengawasi dan terus berkomitmen untuk mengawasi post border di Sumut.

“Kepada pelaku usaha kami juga dihimbau agar mematuhi peraturan impor barang,” tegasnya. ( rm-04)