Jakarta | rakyatmedan – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut tidak melarang bagi masyarakat yang akan melakukan aksi unjukrasa jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Lalu bagaimana pendapat polisi?

Menanggapi hal itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono mengungkapkan pihaknya akan tetap tidak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) aksi unjuk rasa karena menjadi diskresi kepolisian untuk pengamanan.

“Dengan adanya pelantikan presiden dan wakil presiden yang dihadiri oleh pimpinan negara asing dan untuk menjaga harkat dan martabat negara Indonesia maka Polda Metro menggunakan kewenangan diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan STTP unras sesuai denga Pasal 6 UU nomor 9 tahun 1998 tentang penyampaian pendapat dimuka umum,” kata Kombes Argo dalam keteranganya kepada wartawan, Rabu (16/10/2019).

Argo enggan berkomentar lebih terkait hal itu. Dia hanya menegaskan jika Polda Metro Jaya tidak akan menerbitkan STTP pada saat pelantikan presiden berlangsung.

Diketahui, Presiden Joko Widodo tidak melarang adanya aksi unjuk rasa saat pelantikan dirinya berlangsung. Dia menyebut aksi demo sudah dijamin oleh konstitusi.

“Namanya demo dijamin konstitusi,” ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2019).

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono sebelumnya menyatakan tidak akan memproses surat pemberitahuan aksi unjuk rasa selama 15-20 Oktober 2019. Hal ini dalam rangka pengamanan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 2019-2024.

“Kami sampaikan tadi bahwa apabila ada yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan dilaksanakan penyampaian aspirasi, kami tidak akan memberikan surat tanda penerimaan terkait itu,” kata Gatot seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10/2019).