BERI SAMBUTAN. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis saat memberikan sambutan pada Media Gathering di Grand Mercure Medan
BERI SAMBUTAN. Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis saat memberikan sambutan pada Media Gathering di Grand Mercure Medan

Medan I rakyatmedan -Adanya rencana pemerintah yang akan memberlakukan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 2020 diyakini tidak akan begitu berdampak pada BPJS Ketenagakerjaan.

Keyakinan itu diungkapkan Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagut, Umardin Lubis pada Media Gathering di Grand Mercure Medan, Jumat (18/10/2019).

“Silakan aja BPJS Kesehatan mau naik. Kita beda segmen dan program. Tapi orang yang menjadi peserta pasti bisa menilai sendiri,” kata Umardin.

Menurut Umardin, BPJS Ketenaga kerjaan tidak akan menaikkan tarif iuran. Sejak dari awal- awalnya iuran jaminan kecelakaan dan kematian masih senilai Rp 16.800 per bulannya

Umardin juga menyebutkan, BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya meningkatkan jumlah peserta dengan bekerjasama  pemerintah daerah hingga ke desa.

“Itu kita lakukan karena banyaknya pekerja yang belum terdaftar jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan di wilayah Sumbagut disebabkan alasan bekerja di sektor informal,” ungkapnya.

Sementara di era Jamsostek, pekerja informal belum jadi kewajiban terdaftar. Untuk itu pihaknya bekerja sama dengan Pemdes, misalnya nelayan dilibatkan dengan Dinas Perikanan, dan petani dilibatkan dengan Dinas Pertanian.

Dikatakannya, BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki program 20 desa percontohan di Sumbagut yang sadar BPJS Ketenagakerjaan.

“Diharapkan desa-desa lain bisa mengikuti untuk mendaftarkan pekerjanya dalam peserta BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu kami mau melibatkan perangkat desa,” ujarnya.

Lebih lanjut diungkap Umardin, saat ini jumlah pekerja baik di formal dan informal di wilayah Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) mencapai 5 juta lebih orang. Dari jumlah itu, hanya sekitar 1,7 juta lebih yang bergabung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

“Dari total jumlah tersebut sebanyak 300 ribuan di antaranya ada di Aceh, selebihnya di Sumut. Namun jumlah orang yang bekerja belum tentu seluruhnya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.

Media gathering yang bertema ‘Membangun Sinergi dengan Mitra Media Mendukung Aggressive Growth Tahun 2019’ itu, Umardin berharap terwujudnya sinergi yang baik antara BPJS Ketenagakerjaan dengan media. Sehingga tujuan aggresive growth atau pertumbuhan pesat di 2019 dapat tercapai.

Dijelaskannya, informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan tersalurkan melalui media. Ada 11 kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan Sumbagut. Dengan kondisi wilayah operasional serta jumlah tenaga kerja saat ini, sinergi perlu dilakukan untuk mencapai target.

Dijelaskan Umardin, program BPJS Ketenagakerjaan ada empat, yakni Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiunan dan Jaminan Hari Tua.

“Sasaran kita semua pekerja, jumlah ini perbandingannya masih jauh antara jumlah pekerja dengan peserta BPJS Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Selain bersinergi dengan media, sambungnya, kerjasama dengan pemerintah desa yang mewadahi simpul pekerja pun dilakukan dengan melibatkan seluruh dinas yang ada.

“Sekarang target peserta naik 20% dari tahun lalu, memang belum terwujud. Tapi Desember kita harap bisa tercapai. Karenanya sinergi dengan mitra harus terwujud,” tukasnya. (rm-04)