Medan I rakyatmedan-Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Medan Mukhtar mengatakan, tunggakan di atas Rp 100 juta maka wajib pajak (WP) bisa disandera.

Mukhtar mengakui,  masih ada WP yang menunggak pajaknya namun, dia tidak bersedia menyebutkan jumlahnya atau nama-namanya.

“Bisa jadi jika diumumkan yang bersangkutan keluar dari Sumut. Hanya saja mereka kita imbau  mau membayar tunggakannya jika tidak ingin disandera,” kata Mukhtar, Kamis (31/10/2019)

Mukhtar menyebutkan realisasi penerimaan pajak di wilayah Sumut I hingga Oktober 2019 sekitar 83 % dari target  penerimaan pajak tahun ini sebesar  Rp 20,693  triliun.

“Realisasi penerimaan pajak 83 % masih bruto, namun secara netto sebesar 63 % . Pencapaian  pajak secara netto akan diketahui, sebab masih ada waktu 2 bulan lagi hingga akhir tahun ini ” katanya.

Mukhtar di Gedung Kemenkeu RI Provinsi Sumut Jalan Diponegoro Medan mengatakan, realisasi penerimaan pajak berkurang atau secara netto 63 %,sebab banyak WP (Wajib Pajak) yang mengajukan restitusi( pengembalian pajak).

Misalnya kasus-kasus pajak yang sudah lama bahkan ada kasus 5 tahun lalu baru tahun ini bisa diselesaikan. Restitusi  semakin diperlunak

Namun, katanya untuk tercapainya target atau realisasi penerimaan pajak 2019 , pihaknya terus bekerja optimal. Misalnya melakukan  sosialisasi kepada para WP, apalagi pajak sudah semakin terbuka, jadi pajak tidak perlu ditakutkan.

Menurut Mukhtar tingkat kepatuhan para WP di wilayah kerjanya ini, sudah cukup baik yakni sebesar 73 %. Begitu juga dalam hal pengembalian SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan )PPh (Pajak Penghasilan) setiap tahunnya semakin baik, karena penyampaikan SPT melalui e-Filing yang langsung dapat  mengakses laman DJP Online pada tautan https://djponline.pajak.go.id.

Disebukannya seluruh jenis SPT Tahunan PPh OP baik 1770 SS, 1770 S maupun 1770 dapat disampaikan melalui e-Filing.

“Saat ini memang tingkat kesadaran WP  di Sumut semakin baik. Saya memberi apresiasi kepada para pejabat mulai dari Gubsu dan kepala daerah, Pangdam dan Kapolda yang keterlibatan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak dapat memberi contoh dengan baik kepada masyarakat. Mereka sebagai petinggi di daerah ini memberi contoh dan membayar pajak,” ungkap Mukhtar.

Menyinggung saat Tax Amnesti (Pengampunan pajak ) dimana  penerimaan Kanwil DJP Sumut I Medan mendapatkan uang tebusan sebesar Rp 5 triliun. Gebrakan yang dilakukan ini  mendapat respon dari WP. Uang tebusan diperoleh ini terbesar dari kantor wilayah di Sumatera.

Wilayah kerja Kanwil DJP Sumut I Medan ada 8 kantor pelayanan pajak (KPP ) pratama dan  1 KPP madia  yakni  KPP Madya Medan, KPP Pratama Medan Petisah, KPP Pratama Medan Belawan, KPP Pratama Medan Polonia,  KPP Pratama Medan Timur ,KPP Pratama Medan Barat, KPP Pratama Lubuk Pakam,  KPP Pratama Medan Kota. ( rm-04)